Ridwan Kamil Resmikan Kantor Bapenda Banjar dan Sumedang

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan secara simbolis gedung baru kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Kota Banjar dan Kabupaten Sumedang, di halaman kantor Bapenda Jabar, pada Selasa, 19 Maret 2019.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan secara simbolis gedung baru kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Kota Banjar dan Kabupaten Sumedang, di halaman kantor Bapenda Jabar, pada Selasa, 19 Maret 2019.

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan secara simbolis gedung baru kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Kota Banjar dan Kabupaten Sumedang, di halaman kantor Bapenda Jabar, pada Selasa, 19 Maret 2019.

    "Saya lihat arsitektur gedungnya bagus, saya nilai 8 sebagai arsitek. Ini terasa menjadi negara yang makin maju," kata Emil panggilan akrab Gubernur.

    Menurut Emil , yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Ia berpesan tiga hal kepada jajaran Bapenda di seluruh Jabar. Pertama, Emil meminta Bapenda untuk mengerahkan para ketua RT atau RW melakukan door to door ke rumah warga, mengingatkan bagi yang belum membayar pajak.

    Kedua, tidak ada lagi pelayanan dengan metode transaksi tunai. Semua urusan pembayaran diharuskan secara online. "Saya tidak mau lagi mendengar ada cerita urusan-urusan masih cash-cash-an," ujar Emil.

    Bila memungkinkan membuat aplikasi, cek fisik kendaraan dengan tidak ada pertemuan antara kepolisian dengan wajib pajak. "Cari lagi platform-platform yang biasa digunakan oleh warga, bahkan cek fisik kendaraan di Kepolisian. Kalau bisa tidak harus bertemu oleh sebuah cara teknologi, coba kita pikirkan," ucap Emil.

    Pada kesempatan itu, Emil juga meresmikan penggunaan Masjid Al Akhyar  di area  kantor Bapenda Jabar. Ia berpesan agar masjid tersebut tidak boleh kosong, harus banyak kegiatan kajian-kajian islam di luar pelaksanaan shalat.

    "Masjid ini harus penuh juga dengan kajian,  jangan hanya shalat 5 waktu. Kan ini pakai uang rakyat, jadi Sabtu - Minggu tidak ada dinas, masjid harus ramai. Nanti dicari kajian-kajian yang menyejukkan, karena konsep Islam Jabar adalah Islam yang ramah," kata dia. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.