JK: Tak Ada Negara Lain yang Penindakan Korupsinya Seefektif Kita

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia  Zuhair Al Shun (kanan) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Pertemuan tersebut membahas dimulainya penghapusan tarif masuk untuk produk kurma dan minyak zaitun asal Palestina. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kanan) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Pertemuan tersebut membahas dimulainya penghapusan tarif masuk untuk produk kurma dan minyak zaitun asal Palestina. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan saat ini pemberantasan korupsi di Indonesia adalah salah satu yang paling keras. Banyaknya pejabat tingkat atas yang tertangkap menjadi bukti pemerintahan selama ini tak tebang pilih dalam penegakan hukum. "Kalau kita bicara korupsi, tidak ada negara yang sekeras Indonesia dan seefektif di Indonesia," kata JK dalam forum dialog di Acara Jenggala Jawa Barat, di Bandung, Ahad, 17 Maret 2019.

    Operasi tangkap tangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy adalah kasus teranyar sebagai buktinya. JK mengatakan Romahurmuziy menjadi ketua partai kelima yang terjerat masalah hukum.

    Baca: Jurus Baru KPK Menjerat Pelaku Korupsi Korporasi

    Selain pejabat partai, JK mengatakan dalam 15 tahun terakhir ada 9 menteri, 19 gubernur, dan hampir 200 bupati yang masuk penjara. "Inilah yang dikatakan bahwa penegak hukum itu cukup keras di negeri kita ini. Malah kadang-kadang memprihatinkan," kata JK.

    Menurut JK, hal ini tak terlepas dari adanya perubahan aturan dasar pemberantasan korupsi. Pada zaman Orde Baru, tindak korupsi hanya diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri. "Sekarang memperkaya orang lain juga bisa kena penjara," kata dia.

    Baca: Jokowi Terima Dokumen Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi

    JK mengakui secara umum, penegakan hukum di Indonesia masih mendapat banyak sorotan. Namun ia meyakinkan di bidang pemberantasan korupsi, Indonesia salah satu yang terkeras. "Bahwa ada indikasi-indikasi ketidakadilan, mungkin masih ada."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.