Jokowi Terima Dokumen Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi arahan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019 di Tangerang, Banten, Selasa 12 Maret 2019. TEMPO/Subekti.

    Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi arahan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019 di Tangerang, Banten, Selasa 12 Maret 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima dokumen aksi pencegahan korupsi tahun 2019-2020 dan laporan pelaksanaan strategi Nasional pencegahan korupsi. Laporan ini diberikan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) di Istana Negara, Rabu, 13 Maret 2019.

    Baca: Jokowi Prihatin Ada Polisi dan Masyarakat Jadi Korban Bom Sibolga

    Jokowi berharap hal ini dapat menjadi pendorong untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. "Saya apresiasi gerak cepat Tim Nasional Pencegahan Korupsi untuk pastikan strategi nasional pencegahan korupsi segera bisa dilakukan," kata Jokowi dalam sambutannya. "Srategi nasional pencegahan korupsi sudah dituangkan dan saya sudah tandatangani Perpres 54 tahun 2018 di Juni 2018. Namun namanya strategi hanya dokumen, berdebu jika kita tidak melaksanakan." 

    Jokowi mengatakan Perpres stranas pencegahan korupsi, tidak bisa dijalankan jika tiap lembaga berjalan sendiri-sendiri. Saat ini, strategi nasional fokus pada 3 hal, yakni perizinan, keuangan, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi. "Sejauh ini sudah ada kemajuan signifikan sepeti untuk perizinan dan tata niaga ada OSS dan kebijakan satu peta," kata Jokowi.

    Jokowi mengatakan dalam empat tahun terakhir pencegahan korupsi telah berjalan cukup baik. Hal ini didasarkan pada indeks persepsi korupsi Indonesia yang meningkat menjadi 38 di tahun 2018. Di tahun 2014, skornya masih di angka 34.

    Selain itu, Jokowi juga menggunakan data dari Lembaga Survei Indonesia dan Indonesia Corruption Watch yang menyebut ada perbaikan di pelayanan publik yang mulai bebas pungutan liar. Di layanan kesehatan, angka pungli turun dari 14 persen menjadi 5 persen. Sedangkan di pelayanan catatan sipil, juga turun dari 31 persen menjadi 17 persen.

    Meski begitu Jokowi masih belum puas dengan angka ini. "Kita ingin angka ini turun sampai 0 persen. Semuanya kerja lebih cepat dan giat dalam lawan korupsi," kata Jokowi.

    Dalam acara itu hadir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, sejumlah menteri seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susy Pudjiastuti, Menteri Apatatur Sipil Negara Syafruddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, hingga Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

    Simak juga: Bertemu Ma'ruf Amin di Istana, Jokowi: Bicara Persiapan Debat

    Selain itu hadir pula sejumlah kepala daerah. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.