KPK Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan soal TAP Ridwan Kamil

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil saat melantik sebanyak 14 pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jabar di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 6 Maret 2019.

    Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil saat melantik sebanyak 14 pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jabar di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 6 Maret 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengingatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait Tim Akselerasi Pembangunan yang dia bentuk. Menurut Saut, KPK mewanti-wanti untuk selalu menghindari potensi konflik kepentingan dalam setiap kebijakan.

    Baca: Ridwan Kamil Tiru Bogor Soal Aturan Pembatasan Kantong Plastik

    "Rekomendasi KPK selalu mengingatkan untuk menghindari konflik kepentingan. Itu yang utama dalam menghindari prilaku korup," kata Saut di kantornya, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

    Tim akselerasi bentukan Ridwan Kamil belakangan menjadi perhatian lantaran diisi adik kandung, sepupu, serta sejumlah bekas tim sukses Ridwan Kamil di pemilihan gubernur Jawa Barat. Adik Emil, Elpi Nazmuzzaman dan sepupu Emil, menjabat sebagai Dewan Eksekutif TAP Jabar. Sedangkan, bekas Wakil Ketua Tim Kampanye Arfi Rafnialdi menjadi Ketua Harian TAP Jawa Barat.

    Selain itu, ada juga nama Sri Pujiyanti yang menjadi Wakil Sekretaris dan Lia Endiani dipercaya Ketua Tim Media Tim Kampanye. Keduanya kini berada dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.

    Ridwan Kamil membentuk TAP Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018. Tim itu diketuai Rektor Universitas Padjajaran Tri Hanggono. Total ada 19 orang yang masuk tim tersebut.

    Pria yang biasa disapa Emil itu mengatakan tugas tim tersebut adalah memberi nasihat terkait kebijakan. Tim itu, kata dia, memastikan visi misi gubernur bergulir lancar dan tidak ada halangan sesuai dengan yang ditargetkan. "Sehingga rakyat melihat Jawa Barat maju lancar," ujarnya.

    Baca: Ridwan Kamil Ingin Kertajati Jadi Bandara Kargo

    Namun, Saut mengatakan pelibatan keluarga dalam sebuah kebijakan pemerintah bertentangan dengan azas manajemen modern. Dia menilai meski pembentukan tim itu telah diatur penganggarannya, tetap saja potensi konflik kepentingan tetap ada. "Tidak melibatkan keluarga itu jadi hal penting," kata dia. Saut mengatakan akan berkoordinasi dengan koordinator KPK wilayah Jawa Barat untuk mencermati pembentukan tim tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.