Pimpinan KPK Pernah Diperiksa Gara-gara Kenakan Baju Batik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK Saut Situmorang dan Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga saat ditemui di Gedung KPK Jakarta Selatan, Jumat, 21 Desember 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Wakil ketua KPK Saut Situmorang dan Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga saat ditemui di Gedung KPK Jakarta Selatan, Jumat, 21 Desember 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku pernah diperiksa pengawas internal (PI) karena caranya berpakaian. Saut diperiksa lantaran memakai kemeja batik lengan pendek saat konferensi pers.

    Baca: KPK: Petinggi PT Wijaya Karya Tersangka Korupsi Jembatan Riau

    "Saya konferensi pers pakai batik pendek, kamu tahu saya dipanggil sama PI? Sampai segitunya di KPK," kata Saut di kantornya, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

    Saut menceritakan kisah itu untuk memberi contoh bagaimana seharusnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bekerja. Menurut Saut, pengawas internal di KPK bekerja dengan ketat. PI bahkan tak segan memeriksa pimpinan seperti Saut lantaran masalah baju. "Kamu (wartawan) sih enak aja lihat saya konferensi pers di sini. Saya balik, pakai lengan pendek, ditegur," kata dia.

    Saut mengatakan KPK tengah memperhatikan fungsi pengawasan APIP, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Saut menginginkan APIP benar-benar bekerja melakukan fungsi pengawasan. Dia menginginkan APIP bekerja seperti KPK yang membuat aturan sangat ketat.

    Baca: Tim Nasional Pencegahan Korupsi Garap 3 Isu Utama

    Saut meminta APIP, baik di pusat maupun daerah, tidak ragu dalam melakukan pengawasan. Dia mengatakan APIP dapat berkoordinasi dengan KPK bila menemukan indikasi korupsi. "Kami harapkan posisinya seperti KPK," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.