Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mayoritas Responden Tempo Setuju Istilah Kafir Tidak Digunakan

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Suasana rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas responden survei Tempo.co menyetujui usulan yang muncul di dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Alim Ulama NU) untuk tidak menggunakan sebutan kafir kepada warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam.

 
Baca: 

Jumlah responden yang setuju dengan usulan ini sebanyak 1158 orang. Namun, ada juga responden yang tidak setuju dengan usulan ini, yang jumlahnya sebanyak 892 orang. Sebagian kecil responden mengaku tidak tahu soal isu ini dengan jumlah 19 orang.

Seperti diberitakan, usulan soal tidak menggunakan penyebutan kafir ini muncul dalam pembahasan Sidang Komisi Bahtsul Masail Masail Maudluiyyah dalam acara Musyawarah Nasional Alim Ulama, yang digelar Nahdlatul Ulama. Acara berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019.

Pimpinan sidang komisi, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti warga nonmuslim di Indonesia.

Baca: 

Munas Ulama NU Rekomendasikan Warga NU Tidak Golput

 

“Dianggap mengandung unsur kekerasan teologis, karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tapi Muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain,” kata dia pada Sabtu, 2 Maret 2019.

Moqsith mengatakan rekomendasi dari Bahtsul Masail Maudlyuiyyah ini bukan berarti NU akan menghapus penggunaan kata kafir di dalam Al Quran atau hadis. Keputusan ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahstsul Masail Maudluiyyah juga membuat empat rekomendasi lainnya. Ada rekomendasi soal sampah plastik, yang penanganannya diusulkan melibatkan elemen budaya.

Juga ada rekomendasi mengenai bisnis multi level marketing, yang dianggap haram. Bisnis ini disebut menggunakan skema piramida, matahari atau ponzi. Lalu ada rekomendasi soal konsep Islam Nusantara dengan menyebutnya bukan sebagai aliran baru tapi sesuai ahli sunnah wal jamaah.

Baca: 

Munas Alim Ulama NU Sepakati Pengertian Islam Nusantara

Dan para ulama NU juga merekomendasi sikap untuk tidak golput dalam pemilu. NU merekomendasikan kalangan internal untuk tidak golput pada pemilu karena diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Mengenai hasil rekomendasi Bahstsul Masail Maudluiyyah ini, pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia menyatakan menghormati keputusan itu. Ini membuat umat Hindu di Indonesia merasa lebih nyaman. “Sejuk, sangat sejuk,” kata Wisnu Bawa Tenaya, ketua PHDI, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Soal ini, pengurus Persekutuan Gereja Indonesia menghormati hasil Munas Alim Ulama NU. Ketua PGI, Hendriette Hutabarat mengatakan istilah kafir terkadang mengganggu persaudaraan antara masyarakat Indonesia.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

2 hari lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

Romo Magnis khawatir, jika pemerintahan saat ini didukung oleh hampir semua partai maka lembaga eksekutif dapat berbuat seenaknya.


Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

11 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 yang mengalami penurunan.


Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

11 hari lalu

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan akan mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Move Forward


Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

15 hari lalu

Tangkapan layar - Pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjadi pembicara dalam acara
Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

Yance Arizona, mengatakan wacana amandemen UUD 1945 merupakan ancaman bagi demokrasi dan negara hukum karena melemahkan konstitusi.


Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

17 hari lalu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi' pada Senin, 20 Mei 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

Kualitas demokrasi Indonesia disebut menurun setiap tahun. Masyarakat dinilai suka pemilu tapi tidak suka dengan demokrasi,


Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

19 hari lalu

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto saat mengisi Kuliah umum berjudul 'Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan' di Auditorium Mochtar Riady, Kampus FISIP Universitas Indonesia,  Depok, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

Menurut Sulistyowati, upaya pelemahan demokrasi terlihat mulai dari politisasi yudisial dan penyebaran kesadaran palsu ke publik bahwa semuanya wajar.


Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

20 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

Selain Sukarno, Muhammad Yamin dan Dr Soepomo menyumbangkan gagasannya soal dasar negara. Sukarno menyebut buah pikirannya dengan nama Pancasila.


Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

20 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Menurut Refly Harun, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Membuat cita-cita reformasi semakin jauh.


Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

22 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

RUU Penyiaran dinilai mengancam demokrasi.


Joe Biden Klaim Amerika Serikat Satu-satunya Negara Superpower di Dunia

25 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berbicara saat mengadakan konferensi pers dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto di Helsinki, Finlandia, 13 Juli 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
Joe Biden Klaim Amerika Serikat Satu-satunya Negara Superpower di Dunia

Joe Biden sesumbar kalau Amerika Serikat satu-satunya negara superpower di dunia dan pemimpin demokrasi.