Mayoritas Responden Tempo Setuju Istilah Kafir Tidak Digunakan

Reporter

Editor

Budi Riza

Suasana rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas responden survei Tempo.co menyetujui usulan yang muncul di dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Alim Ulama NU) untuk tidak menggunakan sebutan kafir kepada warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam.

 
Baca: 

Jumlah responden yang setuju dengan usulan ini sebanyak 1158 orang. Namun, ada juga responden yang tidak setuju dengan usulan ini, yang jumlahnya sebanyak 892 orang. Sebagian kecil responden mengaku tidak tahu soal isu ini dengan jumlah 19 orang.

Seperti diberitakan, usulan soal tidak menggunakan penyebutan kafir ini muncul dalam pembahasan Sidang Komisi Bahtsul Masail Masail Maudluiyyah dalam acara Musyawarah Nasional Alim Ulama, yang digelar Nahdlatul Ulama. Acara berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019.

Pimpinan sidang komisi, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti warga nonmuslim di Indonesia.

Baca: 

Munas Ulama NU Rekomendasikan Warga NU Tidak Golput

 

“Dianggap mengandung unsur kekerasan teologis, karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tapi Muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain,” kata dia pada Sabtu, 2 Maret 2019.

Moqsith mengatakan rekomendasi dari Bahtsul Masail Maudlyuiyyah ini bukan berarti NU akan menghapus penggunaan kata kafir di dalam Al Quran atau hadis. Keputusan ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.

Bahstsul Masail Maudluiyyah juga membuat empat rekomendasi lainnya. Ada rekomendasi soal sampah plastik, yang penanganannya diusulkan melibatkan elemen budaya.

Juga ada rekomendasi mengenai bisnis multi level marketing, yang dianggap haram. Bisnis ini disebut menggunakan skema piramida, matahari atau ponzi. Lalu ada rekomendasi soal konsep Islam Nusantara dengan menyebutnya bukan sebagai aliran baru tapi sesuai ahli sunnah wal jamaah.

Baca: 

Munas Alim Ulama NU Sepakati Pengertian Islam Nusantara

Dan para ulama NU juga merekomendasi sikap untuk tidak golput dalam pemilu. NU merekomendasikan kalangan internal untuk tidak golput pada pemilu karena diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Mengenai hasil rekomendasi Bahstsul Masail Maudluiyyah ini, pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia menyatakan menghormati keputusan itu. Ini membuat umat Hindu di Indonesia merasa lebih nyaman. “Sejuk, sangat sejuk,” kata Wisnu Bawa Tenaya, ketua PHDI, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Soal ini, pengurus Persekutuan Gereja Indonesia menghormati hasil Munas Alim Ulama NU. Ketua PGI, Hendriette Hutabarat mengatakan istilah kafir terkadang mengganggu persaudaraan antara masyarakat Indonesia.  






Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Anies Baswedan Kenang Azyumardi Azra, Tasnya Paling Kecil Tapi Ilmunya Paling Banyak

7 hari lalu

Anies Baswedan Kenang Azyumardi Azra, Tasnya Paling Kecil Tapi Ilmunya Paling Banyak

Anies Baswedan mengenang Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra sebagai pribadi yang konsisten merawat demokrasi.


Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

7 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

Menghadapi Pemilu 2024, Jati mengatakan relawan Anies Baswedan SKI bakal melakukan rekruitmen bagi masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi.


Azyumardi Azra Wafat, Anies Baswedan: Beliau Konsisten Menjaga Demokrasi Tetap Berkualitas

8 hari lalu

Azyumardi Azra Wafat, Anies Baswedan: Beliau Konsisten Menjaga Demokrasi Tetap Berkualitas

Gubernur DKI Anies baswedan menyatakan Bangsa Indonesia kehilangan atas wafatnya Azyumardi Azra yang konsisten menjaga keterbukaan dan demokrasi.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

10 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


AHY Sebut Buzzer Secara Masif Serang Demokrat dan Masyarakat yang Kritis

11 hari lalu

AHY Sebut Buzzer Secara Masif Serang Demokrat dan Masyarakat yang Kritis

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebut partainya diserang siber bayaran (buzzer) secara masif dan sistematif.


Presiden Tsai Ing-wen Ajak Mitra Demokrasi Taiwan Kerja Sama

36 hari lalu

Presiden Tsai Ing-wen Ajak Mitra Demokrasi Taiwan Kerja Sama

Tsai Ing-wen menganggap ancaman dari Cina adalah tanda agar Taiwan dan mitra-mitra demokrasinya harus terus bekerja sama.


Anies Baswedan Sebut Polarisasi Tak Selamanya Berujung Konflik dan Perpecahan

52 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Polarisasi Tak Selamanya Berujung Konflik dan Perpecahan

Anies Baswedan menjelasikan soal polarisasi yang berujung pada perpecahan yang dikhawatirkan orang terjadi kembali pada Pilpres 2024.


Nancy Pelosi 19 Jam di Taiwan

54 hari lalu

Nancy Pelosi 19 Jam di Taiwan

Nancy Pelosi meninggalkan Taiwan pada Rabu, 3 Agustus 2022 setelah menggembar-gembrokan demokrasi dan solidaritas Amerika Serikat.


7 Makna Logo Resmi HUT RI ke-77, Bagian Mana Bermakna Demokrasi dan Keterbukaan?

55 hari lalu

7 Makna Logo Resmi HUT RI ke-77, Bagian Mana Bermakna Demokrasi dan Keterbukaan?

Logo HUT RI ke-77 dirilis Kementerian Sekretariat Negara. Apa saja makna yang terdapat di dalamnya?