Komnas HAM Desak Polisi Batalkan Status Tersangka Robertus Robet

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Robertus Robet menjawab pertanyaan wartawan seusai pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 7 Maret 2019. Juru bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, pasal yang dikenakan ialah Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan kepada penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menilai kepolisian semestinya membatalkan status tersangka terhadap dosen Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet. "Tidak ditahannya Robet merupakan langkah baik, namun kurang lengkap dan belum substansial dalam kerangka HAM. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah termasuk pembatalan status sebagai tersangka," kata Choirul dalam siaran tertulisnya, Kamis, 7 Maret 2019.

Baca juga: Selesai Diperiksa Bareskrim, Robertus Robet Dipulangkan

Choirul mengatakan, penetapan tersangka kepada Robet merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi. Jika menyimak pidato Robet secara utuh, Choirul menilai isinya merupakan kritik terhadap upaya penempatan kembali TNI dalam jabatan-jabatan sipil, dan mengingatkan masyarakat akan sejarah dan ruh lahirnya reformasi.

Penetapan status tersangka dengan dalih UU ITE maupun KUHP merupakan kemunduran hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Sebab, Choirul melihat adanya pemaksaan penggunaan pasal-pasal dalam kedua UU tersebut.

Saat ini, masyarakat seperti diingatkan akan adanya UU TNI yang mengatur peran-peran TNI dan upaya menjadikan TNI profesional. Pandangan tersebut tidak jauh berbeda dengan para pemerhati isu-isu sektor keamanan dan HAM. "Apalagi Dr. Robet adalah akademisi yang memiliki latar belakang sebagai aktivis, yang menjadi bagian gerakan yang melahirkan reformasi," ujarnya.

Menurut Choirul, Komnas HAM akan memberikan perhatian khusus terhadap UU ITE, termasuk penerapannya karena terbukti pada kasus Robet dapat memberangus kebebasan berekspresi. Dalam konteks HAM, kebebasan berekspresi memang diatur, seperti apakah menyinggung diskriminasi, menganjurkan kekerasan atau dilakukan dengan cara kekerasan.

"Pertanyaan mendasarnya, apakah pidato Dr. Robet tersebut memenuhi itu semua? Sangat jelas dalam pidato utuhnya tidak terdapat kriteria tersebut," kata Choirul.

Baca juga: 10 Penasihat Hukum Dampingi Robertus Robet di Bareskrim

Setelah diperiksa sejak dinihari, siang tadi Robertus Robet dipulangkan oleh Polri. Robet menurut polisi hanya dikenakan pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Ancaman hukumannya maksimal satu tahun enam bulan penjara sehingga Robet tak ditahan.






Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

3 jam lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

8 jam lalu

LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

LPSK menerima tujuh permohonan sebagai saksi dan korban Tragedi Kanjuruhan.


Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

11 jam lalu

Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

Tim investigasi Polri masih terus memeriksa saksi dalam penelusuran soal Tragedi Kanjuruhan. Belum ada tersangka.


Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

12 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

Penggunaan gas air Mata tak ada dalam rencana pengamanan pertandingan meskipun disebut sebagai penyebab Tragedi Kanjuruhan.


Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

13 jam lalu

Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

Komnas HAM mempertanyakan penggunaan gas air mata dalam rencana pengamanan yang mengakibatkan Tragedi Kanjuruhan.


Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Tindakan pertama yang perlu dilakukan TGIPF tragedi Kanjuruhan adalah memeriksa secara menyeluruh penyebab pecahnya peristiwa.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

2 hari lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

2 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

2 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.