Putri Gus Dur Minta Komite Khittah NU Menunggu Muktamar 2020

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alissa Wahid. TEMPO/Nurdiansah

    Alissa Wahid. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Anak sulung Presiden Keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid, menanggapi Komite Khittah Nahdlatul Ulama (NU) yang mendorong Muktamar Luar Biasa atau MLB. Komite Khittah meminta mengganti kepengurusan NU di bawah kepemimpinan Said Aqil Siraj.

    Baca: Alasan Komite Khittah Mendesak Muktamar Luar Biasa NU

    Alissa menganjurkan agar mereka bersabar dan mengikuti Muktamar NU tahun depan. “Menurut saya sebaiknya semua menahan diri dan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan adat yang ada di NU. Toh hanya tinggal setahun, lebih baik mempersiapkan perjuangan di jalur itu,” ujar Alissa saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Maret 2019.

    Sebelumnya Komite Khittah NU menilai NU di bawah Said Aqil saat ini telah dibawa terlalu jauh ke ranah politik. Salah satunya dengan mengajukan Rais Aam Pengurus Besar NU KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

    Juru bicara Komite Khittah NU, Choriul Anam, mengatakan dalam AD/ART organisasi disebutkan jelas bahwa pengurus NU hasil muktamar dibaiat dan disumpah untuk tidak melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung pada politik praktis.

    Ia mengklaim banyak kiai kultural NU yang kecewa dengan sikap organisasi. Mereka, kata Choirul, lantas membentuk Komite Khittah sejak sekitar tiga bulan lalu untuk mendesak digelarnya MLB.

    Alissa menilai dalam pencalonan Ma’ruf Amin tidak ada pelanggaran di NU. Menurut dia, pencalonan itu sudah sesuai khittah dengan mundurnya Kiai Ma’ruf sebagai Rais Aam.

    PBNU, kata Alissa, tidak mengeluarkan pernyataan resmi secara struktural mendukung salah satu paslon. Kantor-kantor NU, kata dia, juga tidak ada yang dijadikan markas pemenangan Jokowi - Ma’ruf Amin.

    “Yang penting tidak ada secara struktural menggunakan NU. Kan itu hak pribadi ya tapi sepanjang saya tahu tidak ada catatan PBNU yang secara resmi memerintahkan warga NU,” ucapnya.

    Meski begitu, Alissa berpendapat bahwa munculnya Khittah NU sebagai sesuatu yang positif. Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi kritik agar PBNU bisa melakukan otokritik atas dirinya sendiri.

    Simak juga: Saat NU Dinilai Terlalu Jauh Masuk Ranah Politik Praktis

    “Pertarungan dinamika organisasi biasa menurut saya. Bagus malah ada seperti itu sehingga kemudian ada check and balance buat PBNU yang sekarang juga mereka bisa mendengar suara yang berbeda itu juga kritik untuk PBNU yang sekarang,” ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.