Saat NU Dinilai Terlalu Jauh Masuk Ranah Politik Praktis

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Suasana rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok warga Nahdlatul Ulama yang menamakan diri Komite Khittah NU menuntut organisasi itu menarik diri dari politik praktis.

Juru bicara Komite Khittah NU Choirul Anam mengatakan dalam AD/ART organisasi disebutkan jelas bahwa pengurus NU hasil muktamar diabaiat dan disumpah untuk tidak melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung pada politik praktis.

Anam menilai NU di bawah pimpinan Said Aqil Siradj saat ini telah dibawa jauh ke ranah politik. Sala satunya adalah dengan mengajukan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. “Lha kalau Kiai Ma’ruf tanpa ba bi bu mencalonkan diri (sebagai cawapres), padahal musyawarah juga enggak, AD/ART dan khittah tidak dipertimbangkan, apa ini tidak melanggar? Ya melanggar,” ucap Choirul.

Anam menuding bahwa NU saat ini seperti dikendalikan partai politik pengusung Jokowi - Ma'ruf khususnya Partai Kebangkitan Bangsa. “NU saat ini dimanajemen seperti partai,” kata mantan Ketua PKB Jawa Timur di era Abdurrahman Wahid itu.

Choirul mengklaim banyak kiai kultural NU yang kecewa dengan sikap organisasi. Mereka, ucap Choirul, lantas membentuk Komite Khittah sejak sekitar tiga bulan lalu untuk mendesak digelarnya muktamar luar biasa. Beberapa kiai sepuh yang terlibat dalam Komite Khittah, kata dia, yakni pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Salahuddin Wahid, dan mantan Menteri Agama era Presiden Gus Dur, KH Tolchah Hasan.

Mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini berujar wacana muktamar luar biasa akan terus digelindingkan. Setelah pertemuan di Halaqah V di Pondok Pesantren At-Taqwa, Cabean, Kabupaten Pasuruan pada akhir bulan lalu, bakal dilanjutkan dengan pertemuan di Bandung pada 14 Maret. “Solusi untuk membawa NU kembali ke jalur Khittah 1926, ya, hanya lewat MLB (muktamar luar biasa). Secepatnya,” katanya.

Adapun Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, mengatakan Ma'ruf Amin tidak melanggar AD/ART NU meski dicalonkan sebagai cawapres Jokowi. Alasannya, kata dia, Ma'ruf langsung mengundurkan diri sebagai Rais Aam. "Oh, kalau itu sudah clear, clear," kata Robikin pada Tempo di Banjar, Selasa, 26 Februari 2019.

Robikin menjelaskan dalam AD/ART NU memang ada aturan mengenai rangkap jabatan, terutama dengan jabatan politik. Di tingkat PBNU, Rais Aam, Wakil Rais Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum dilarang rangkap jabatan dengan jabatan politik. "Dalam hal ini yang kebetulan menjabat, kalau mencalonkan atau dicalonkan, pilihannya ada dua, mundur atau dimundurkan. Dan beliau (Ma'ruf) sudah memenuhi mekanisme itu," ujarnya.






PBNU Ungkap Alasan Undang Organisasi Hindu Sayap Kanan India ke Forum R20

2 hari lalu

PBNU Ungkap Alasan Undang Organisasi Hindu Sayap Kanan India ke Forum R20

Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan sedang dalam proses membangun dialog dengan pemerintah India dan organisasi Hindu RSS.


Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

5 hari lalu

Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

Syekh Yusuf Al Qaradawi, ulama dan cendekiawan Mesir itu wafat pada Senin, 26 September 2022. Ia pernah datang ke kantor PBNU, ini pesannya.


Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

5 hari lalu

Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

Ma'ruf Amin melaporkan sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuannya dengan PM Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin, 26 September 2022.


Wapres Ma'ruf Amin dan Pemimpin Dunia Hari Ini Ikuti Pemakaman Shinzo Abe

5 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin dan Pemimpin Dunia Hari Ini Ikuti Pemakaman Shinzo Abe

Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini akan mengikuti pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang tewas dibunuh.


PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina

6 hari lalu

PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina

Ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut pembicaraan dengan Israel perlu dilakukan untuk mempertanyakan nasib Palestina.


Pengamat: Kunjungan Prabowo ke Kiai Sepuh NU Jaga Basis Suara Umat Islam

7 hari lalu

Pengamat: Kunjungan Prabowo ke Kiai Sepuh NU Jaga Basis Suara Umat Islam

Sebelumnya, Prabowo bersilaturahmi dengan 9 kiai NU di Asrama Perguruan Tinggi Pondok Pesantren Salafi Tegalrejo, Kabupaten Magelang.


Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Shinzo Abe

7 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Shinzo Abe

Senin, 26 September 2022, Ma'ruf Amin diagendakan melakukan courtesy call dengan PM Jepang Kishida Fumio di Istana Akasaka.


Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Perayaan Kelahiran Nabi Kongzi, Siapa Dia?

9 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Perayaan Kelahiran Nabi Kongzi, Siapa Dia?

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari Lahir Nasional Nabi Kongzi ke-2573 di Pontianak, kemarin. Siapakah dia?


Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Ma'ruf Amin: Harus Paham Jakarta

10 hari lalu

Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Ma'ruf Amin: Harus Paham Jakarta

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diharapkan bisa melanjutkan pembangunan hingga 2024.


Ma'ruf Amin: Keberagaman Harus Kita Rawat, Jangan Terpecah Belah

10 hari lalu

Ma'ruf Amin: Keberagaman Harus Kita Rawat, Jangan Terpecah Belah

Terhadap berbagai potensi konflik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan, Wapres Ma'ruf Amin berharap masyarakat tidak boleh lengah.