Koalisi Masyarakat Tolak TNI di Posisi Sipil karena Alasan Ini

Reporter

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memimpin upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi POM TNI Tahun 2019, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. Operasi Gaktib dan Yustisi 2019 dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran serta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan petisi yang mendesak pemerintah tidak mendukung rencana penempatan anggota TNI aktif di jabatan sipil menyatakan bahwa reformasi TNI sebelumnya sudah mensyaratkan agar militer tidak lagi berpolitik dengan menduduki jabatan seperti di DPR, kepala daerah, atau jabatan kementerian lainnya.

Militer aktif hanya boleh menduduki jabatan-jabatan yang berkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam, serta beberapa lembaga lain. "Ini sudah diatur dalam UU TNI Pasal 47 Ayat 2." Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Februari 2019.

Baca: Komnas HAM Tolak Wacana Anggota TNI Aktif di Jabatan Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan petisi mendesak pemerintah agar tidak mendukung rencana penempatan anggota TNI aktif di jabatan sipil. Ardi mengatakan masyarakat yang tergabung dalam koalisi, menilai penempatan militer aktif pada jabatan sipil bertolak belakang dengan reformasi TNI. "Kami mendesak DPR dan pemerintah agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi yang bertentangan dengan reformasi TNI."

Petisi itu merupakan reaksi terhadap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menginginkan revisi UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk merestrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan beberapa rencana kebijakan. Rencana kebijakan itu meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit, serta perpanjangan masa usia pensiun bintara dan tamtama. Keinginan merevisi UU TNI ini juga dimaksudkan untuk mengatasi ratusan perwira tinggi yang "menganggur" di tubuh TNI

Baca: Komisi Pertahanan DPR Sebut Revisi UU TNI ...

Koalisi Masyarakat Sipil ini beranggotakan beberapa lembaga independen seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Elsam, HRWG, Indonesia Corruption Watch, Aliansi Jurnalis Independen, PBHI, dan Setara Institute. Petisi ini juga didukung beberapa tokoh antara lain Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid, Pendiri Museum HAM Omah Munir Suciwati, serta pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Ardi menilai restrukturisasi dan reorganisasi TNI masih perlu dikaji mendalam. Hal ini perlu dilakukan agar restrukturisasi TNI tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara. "Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak  boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI."

Menurut Ardi, rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil dengan revisi UU TNI tidak tepat. Sebab, kata dia, hal ini dapat mengembalikan dwifungsi ABRI yang sudah dihapuskan sejak reformasi. "Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis."






Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

13 jam lalu

Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) merilis laporan perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di papua, selain jaringannya kuat juga berlapis-lapis.


Alasan Koalisi Sipil Protes Eks Pangdam Iskandar Muda Jadi Pj Gubernur Aceh

17 jam lalu

Alasan Koalisi Sipil Protes Eks Pangdam Iskandar Muda Jadi Pj Gubernur Aceh

Sejumlah organisasi masyarakat sipil memprotes penetapan Mayor Jenderal (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh.


Mendagri Lantik Mayjen TNI Purn Achmad Mazuki Jadi Pj Gubernur Aceh

17 jam lalu

Mendagri Lantik Mayjen TNI Purn Achmad Mazuki Jadi Pj Gubernur Aceh

Penunjukkan Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh dikritik oleh KontraS, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Katahati Institute, Perludem, dan ICW.


Eks Pangdam Iskandar Muda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Aceh, Kemendagri: Pensiun Dini dari TNI

1 hari lalu

Eks Pangdam Iskandar Muda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Aceh, Kemendagri: Pensiun Dini dari TNI

Mendagri Tito Karnavian akan melantik mantan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh.


Kantor BPN Buka Sabtu-Minggu, Kementerian ATR Bentuk Tim Khusus

3 hari lalu

Kantor BPN Buka Sabtu-Minggu, Kementerian ATR Bentuk Tim Khusus

Tim khusus yang melayani masyarakat di kantor pertanahan bakal dibentuk di setiap wilayah BPN.


Alasan Hadi Tjahjanto Perintahkan Kantor BPN Buka Sabtu-Minggu

3 hari lalu

Alasan Hadi Tjahjanto Perintahkan Kantor BPN Buka Sabtu-Minggu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk membuka layanan pada Sabtu dan Minggu.


Laporan AIDP: 7 Fakta Penjualan Senjata Api Ilegal di Papua 10 Tahun Terakhir

3 hari lalu

Laporan AIDP: 7 Fakta Penjualan Senjata Api Ilegal di Papua 10 Tahun Terakhir

Laporan AIDP, 51 orang kena jerat pidana dengan keuntungan miliaran rupiah dalam perdagangan senjata api ilegal di Papua 10 tahun terakhir.


HUT Bhayangkara 2022, Polri Tanggap Wayang Hingga Makan Gratis

4 hari lalu

HUT Bhayangkara 2022, Polri Tanggap Wayang Hingga Makan Gratis

Acara malam ini merupakan puncak peringatan dari rangkaian HUT Polri yang sudah digelar selama kurang lebih sepekan.


Kapolri Listyo Sigit Bilang Polri Buka Ruang untuk Dikritik Masyarakat

4 hari lalu

Kapolri Listyo Sigit Bilang Polri Buka Ruang untuk Dikritik Masyarakat

Menurut Kapolri Listyo Sigit, kritik, saran, ataupun masukan dari masyarakat dijadikan sebagai suatu energi untuk terus melakukan perbaikan.


Kecam Pengesahan RUU DOB Papua, KontraS: Bentuk Pemaksaan Kehendak Pemerintah

5 hari lalu

Kecam Pengesahan RUU DOB Papua, KontraS: Bentuk Pemaksaan Kehendak Pemerintah

KontraS mengatakan pemerintah dan DPR tidak membuka ruang dialog secara maksimal utamanya terhadap orang asli Papua.