Teror di Jawa Tengah, Mendagri: Negara dan Rakyat Tak Boleh Kalah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah), menanggapi pertanyaan wartawan seusai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019.  Tjahjo mengaku pernah berkomunikasi dengan Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan proyek Meikarta. TEMPO/Imam Sukamto

    Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah), menanggapi pertanyaan wartawan seusai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019. Tjahjo mengaku pernah berkomunikasi dengan Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan proyek Meikarta. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara tegas mengatakan negara dan rakyat tak boleh kalah dengan segala bentuk teror. Pernyataan ini dilontarkan Tjahjo menanggapi teror pembakaran di berbagai daerah di Jawa Tengah dan berbagai bentuk teror yang lain.

    Baca: Enam Fakta di Sekitar Teror Pembakaran Mobil di Jawa Tengah

    "Sejauh ini, teror pembakaran terjadi di empat daerah dengan 27 kejadian. Rinciannya yaitu 17 kasus di kota Semarang, 8 kasus di Kendal, 1 kasus di Ungaran, dan 1 kasus di Grobogan," kata Tjahjo seperti dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Minggu, 10 Februari 2019.

    Menyikapi teror tersebut, Tjahjo meminta agar aparat pemerintah dan masyarakat menggalakkan kerja sama menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan alias Siskamling. "Khususnya di setiap RT/RW. Bersatu padu menghadapi musuh bersama ialah terorisme," ujar Tjahjo.

    Ia juga berujar kesatuan dan kedaulatan negara Pancasila ini tak boleh diacak-acak oleh pikiran terorisme dan tindakan teror. Menurut dia, tindakan perusakan, ancaman, dan intimidasi yang menebarkan rasa takut di tengah-tengah masyarakat semacam itu harus dilawan. "Apa pun dan berapa pun biayanya," tutur dia.

    Baca: Polri Bentuk Tim Khusus Buru Pelaku Teror Pembakaran Mobil

    "Kita percayakan kepada Polri untuk melacak siapa oknum perorangan atau organisasi tanpa bentuk yang bergentayangan menganggu stabilitas keamanan masyarakat," kata dia.

    Tjahjo juga berujar langkah dari Kepolisian untuk mengkonsolidasikan komponen-komponen masyarakat, seperti perangkat RT, RW, Satpol-PP, Linmas, serta Ormas harus diapresiasi. Langkah itu, ujar dia, dilakukan sebagai bentuk kerja sama dalam koordinasi Polri, BIN setempat, serta Kemendagri.

    Tjahjo juga mengingatkan, beberapa hari yang lalu, Kemendagri telah menyelenggarakan Rakornas Pimpinan Satpol PP dan Linmas se Indonesia dengan pembekalan dari Kabaintelkam, Kalemdiklat Polri, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

    Baca: IPW Duga Teror Pembakaran Mobil di Jawa Tengah Terkait Pilpres

    “Tujuan dari penyelenggaraan Rakornas untuk bersama-sama konsolidasi mengerakkan RT, RW, Satpol-PP dan Linmas, Polres sampai Polsek, Kodim dan Koramil serta melibatkan Ormas-ormas yang ada," tutur dia. "Kita harus berani menentukan sikap siapa kawan dan siapa lawan yang merusak ketentraman masyarakat."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.