Kata Moeldoko, Pengkritik Infrastruktur Orang Egois

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018. Tempo/ Fikri Arigi.

    Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko menilai pihak-pihak yang berpandangan negatif terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini adalah orang yang hanya memikirkan daerahnya sendiri, tidak peduli dengan wilayah lainnya.

    Baca: Moeldoko Minta Masyarakat Waspadai Stunting

    "Menurut saya, orang yang egois," kata Moeldoko saat membuka diskusi Blak-blakan Pembiayaan Infrastruktur di Aloft Hotel, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

    Menurut Moeldoko, orang yang berpikiran miring terhadap program infrastruktur ini harusnya menyaksikan kondisi wilayah pedalaman di Indonesia sebelum dan sesudah ada pembangunan. Ia mengklaim kehadiran infrastruktur justru memberi masyarakat kehidupan yang lebih baik.

    "Egois kita akan muncul, kalau kita hanya berpikir 'Ah itu, kan, gak menghasilkan sesuatu, dari sisi ekonomi gak ada gunanya, apalagi bangun di Papua, yang lewat juga sedikit', kita sangat egois, sungguh sangat egois," ucapnya.

    Atas dasar itu, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpandangan pemerataan pembangunan harus berjalan. "Itulah dengan pendekatan Indonesia sentris, bukan hanya sekadar di Jawa atau Sumatera," ucapnya.

    Baca: Istana Ingin Polisi Segera Usut Tabloid Indonesia Barokah

    Moeldoko menuturkan jika pembangunan infrastruktur demi memenangkan pemilihan presiden 2019, maka Jokowi cukup membangun di Pulau Jawa yang memiliki populasi terbesar. "Tapi masa iya kepala negara berpikir seperti itu. Seorang negarawan berpikir mengurus negara itu sekaligus," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.