Gubernur Lemhanas: Personalia TNI Lemah Penyebab Jenderal Non-job

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubenur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. Pada era Presiden SBY, Agus menjabat Deputi Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). TEMPO/Subekti.

    Gubenur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. Pada era Presiden SBY, Agus menjabat Deputi Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Agus Widjojo menduga lemahnya perencanaan personil menjadi penyebab TNI kebanjiran jenderal tanpa jabatan alias non-job.

    Baca: TNI: Jenderal Tanpa Jabatan akan Menyusut dalam 5 Tahun

    "Kelihatannya apa yang terjadi keadaan pada hari ini, ini merupakan akibat kelemahan-kelemahan manajemen internal personalia yang ada di dalam TNI dan itu menunjukkan manajemen itu belum profesional," kata Agus saat ditemui Tempo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

    Agus menuturkan, banyaknya perwira non-job sebetulnya bisa berbagai alasan, misalnya karena perpanjangan masa dinas aktif untuk perwira yang tadinya pensiun di usia 55 tahun menjadi 58 tahun. Selain itu, bisa juga karena reformasi. Tetapi, Agus menilai semestinya kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan perencanaan awal.

    "Kalau setelah reformasi itu untuk TNI akan difokuskan kepada tugas pokok pertahanan nasional, maka perencanaan personilnya juga sebetulnya sudah bisa diantisipasi sebelumnya untuk memelihara bentuk piramida dari struktur organisasi TNI," ujarnya.

    Perencanaan itu, kata dia, bisa menghitung dari indeks personil yang diperlukan sebagai perwira. Misalnya, berapa banyak kebutuhan perwira militer sukarela dalam bentukan akademik yang akan sampai puncak piramida, perwira yang diperlukan hanya sampai tingkat menengah, dan jumlah perwira yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan spesialis.

    Menurut Agus, harus ada keberanian menentukan seberapa tajam piramida dalam struktur militer dan berapa sisa dari piramida yang membutuhkan tenaga perwira. Semua harus diperhitungkan agar tidak ada penumpukan di struktur paling atas.

    Ia mengatakan, perbaikan manajemen personalia menjadi solusi yang harus diambil untuk mengatasi penumpukan jenderal non-job. "Mau tidak mau bagaimana pun solusi yang diambil harus memperbaiki pembinaan personalia di masa mendatang. Kalau enggak, ini akan terulang lagi," katanya.

    Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah perwira tinggi TNI yang menganggur terus terakumulasi sejak sembilan tahun lalu. Di Angkatan Darat, misalnya, pada 2011 terdapat 11 jenderal yang tidak mendapat jabatan. Jumlah itu melonjak menjadi 63 jenderal pada 2017. Jenderal tanpa jabatan itu hanya masuk kantor di lantai 8 gedung utama Markas Angkatan Darat.

    Simak juga: TNI Kebanjiran Jenderal Tanpa Jabatan

    Sehingga, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto pun berencana memperluas pos jabatan bagi perwira tinggi tentara di internal TNI dan lembaga negara. Sebelumnya, Jokowi juga sempat mengungkapkan rencana restrukturisasi di tubuh TNI berupa penambahan 60 pos jabatan struktural baru bagi perwira tinggi. “Ada 60 jabatan, bintang baik 1, 2, 3,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.