TNI Kebanjiran Jenderal Tanpa Jabatan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) didampingi KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri), KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kanan), dan KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kiri) berpose usai penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 31 Januari 2019. Rapim TNI 2019 tersebut menghasilkan 3 pokok prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI di tahun 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto memperluas pos jabatan bagi perwira tinggi tentara di internal TNI dan lembaga negara menuai kritik. Upaya untuk menyalurkan perwira tinggi tanpa jabatan alias non-job itu dianggap berpotensi menimbulkan masalah baru.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, mengatakan bahwa melonjaknya jumlah jenderal yang menganggur sudah bisa diprediksi sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disahkan. Usia pensiun jenderal yang bertambah dari 55 menjadi 58 tahun menyebabkan antrean naik pangkat para perwira di bawahnya menjadi lebih panjang. Selain itu, berakhirnya dwifungsi (masa ketika tentara bisa menempati jabatan sipil) sejak era Reformasi menyebabkan banyak perwira tinggi kehilangan jabatan.

Semestinya, kata Evan, pemerintah mengambil langkah antisipasi sejak undang-undang tersebut dibuat. “Diselesaikan lewat manajemen personel dan kaderisasi yang baik,” ujar dia, Selasa, 5 Februari 2019. “Tidak bisa hanya lewat solusi jangka pendek dengan penambahan struktur baru.”

Rencana penambahan pos jabatan baru bagi tentara mencuat pekan lalu dalam rapat pimpinan TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Kala itu, Hadi juga mengusulkan perubahan struktur TNI sekaligus revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Kami menginginkan bahwa lembaga atau kementerian yang bisa diduduki oleh TNI aktif itu eselon satu, eselon dua. Tentunya akan juga menyerap pada eselon-eselon di bawahnya, sehingga kolonel bisa masuk di sana,” kata Hadi.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat mengungkapkan rencana restrukturisasi di tubuh TNI berupa penambahan 60 pos jabatan struktural baru bagi perwira tinggi. “Ada 60 jabatan, bintang baik 1, 2, 3,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa pekan lalu.

Baca juga: Restrukturisasi TNI, Jokowi: Ada 60 Jabatan Pati Baru

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah perwira tinggi TNI yang menganggur terus terakumulasi sejak sembilan tahun lalu. Di Angkatan Darat, misalnya, pada 2011 terdapat 11 jenderal yang tidak mendapat jabatan. Jumlah itu melonjak menjadi 63 jenderal pada 2017. Jenderal tanpa jabatan itu hanya masuk kantor di lantai 8 gedung utama Markas Angkatan Darat.

Menurut Evan, penumpukan jumlah perwira juga disebabkan oleh rekrutmen Sekolah Staf dan Komando Militer di tiga matra yang tidak dirampingkan. Setiap tahun, ada sekitar 300 lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Jika jumlah rekrutmen sekolah itu tidak dikurangi menjadi setengahnya, “Bakal ada 600 perwira menganggur pada 2027,” ujarnya.

Evan menilai penambahan puluhan pos jabatan baru di tubuh TNI hanya solusi jangka pendek. Pada saat yang sama, anggaran negara untuk TNI bakal membengkak. Dia memperkirakan setidaknya 40-50 persen anggaran pertahanan akan habis untuk menggaji personel TNI.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Tempo






Polres Bogor Ungkap Motif Pembunuhan Bendahara KONI oleh Anggota TNI AU

2 hari lalu

Polres Bogor Ungkap Motif Pembunuhan Bendahara KONI oleh Anggota TNI AU

Satreskrim Polres Bogor membongkar motif pembunuhan Bendahara KONI yang didalangi oleh anggota TNI AU.


Jokowi Tolak Usul Luhut Soal Penempatan Militer Aktif di Kementerian

3 hari lalu

Jokowi Tolak Usul Luhut Soal Penempatan Militer Aktif di Kementerian

Presiden Jokowi menolak usul Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan soal penempatan TNI di kementerian dan lembaga negara. Belum mendesak.


KontraS: Wacana TNI Menjabat di Kementerian Mengkhianati Reformasi

6 hari lalu

KontraS: Wacana TNI Menjabat di Kementerian Mengkhianati Reformasi

KontraS menilai wacana yang dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan problematis, sebab kontraproduktif terhadap semangat profesionalisme militer.


Tak Banyak yang Tahu, Inilah Perbedaan Pistol TNI dan Polri

7 hari lalu

Tak Banyak yang Tahu, Inilah Perbedaan Pistol TNI dan Polri

Sebagai dua instansi yang akrab dengan penggunaan senjata api, TNI dan Polri memiliki dua jenis standar pistol yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula.


Kapolri Mutasi 3 Jenderal Polri Menjadi Pati Yanma, Apa Itu Pati Yanma?

7 hari lalu

Kapolri Mutasi 3 Jenderal Polri Menjadi Pati Yanma, Apa Itu Pati Yanma?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mutasi Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan dan Brigjen Benny Ali menjadi Pati Yanma. Di manakah posisi itu?


Kronologi Daihatsu Terios Pelat RFH Palsu Tabrak 2 Polisi di Tol Pancoran

7 hari lalu

Kronologi Daihatsu Terios Pelat RFH Palsu Tabrak 2 Polisi di Tol Pancoran

Polda Metro Jaya ungkap kronologi kecelakaan di Tol Pancoran, Jakarta Selatan yang melibatkan anggota PJR Ditlantas PMJ dan pengemudi Daihatsu Terios.


Sederet Senjata Canggih yang Dipakai TNI dan Tentara AS di Latihan Super Garuda Shield 2022

7 hari lalu

Sederet Senjata Canggih yang Dipakai TNI dan Tentara AS di Latihan Super Garuda Shield 2022

Saah satu senjata yang dipakai dalam latihan Super Garuda Shield 2022 yaitu Black Hornet berharga hingga Rp250 juta


Australia Pertama Kali Gabung di Latihan Militer Garuda Shield

9 hari lalu

Australia Pertama Kali Gabung di Latihan Militer Garuda Shield

Latihan militer Garuda Shield 2022 resmi dibuka pada 3 Agustus 2022 lalu. Latihan ini untuk meningkatkan respons dan kerja sama militer.


Para Jenderal di Balik Kematian Brigadir J

9 hari lalu

Para Jenderal di Balik Kematian Brigadir J

Mabes Polri memeriksa 25 personel kepolisian termasuk tiga jenderal dalam dugaan pelanggaran kode etik saat menangani kasus kematian Brigadir J.


Top 3 Metro: Anak Haji Lulung Diberhentikan dari DPRD DKI, Roy Suryo Kepergok Ikut Touring Mobil Tua

11 hari lalu

Top 3 Metro: Anak Haji Lulung Diberhentikan dari DPRD DKI, Roy Suryo Kepergok Ikut Touring Mobil Tua

Guruh Tirta Lunggana telah menjabat sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta menggantikan sang ayah, Haji Lulung.