Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banyak Perwira Menganggur, Panglima TNI Menunggu Revisi UU TNI

Reporter

image-gnews
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai memimpin rapat pimpinan TNI 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis, 31 Januari 2019. TEMPO/Andita Rahma
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai memimpin rapat pimpinan TNI 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis, 31 Januari 2019. TEMPO/Andita Rahma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan pihaknya menunggu revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47 agar perwira menengah dan perwira tinggi bisa berdinas di lembaga negara.

"Masih harus menunggu revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004. Yang jelas untuk perubahan kelas itu, kami hanya mengeluarkan Peraturan Presiden karena sudah ada Keputusan Presidennya, paling tidak sudah akan berkurang dari 500 yang disampaikan tadi bisa sampai 150 sampai 200 (kolonel). Mudah-mudahan," kata Hadi usai rapat pimpinan tentara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 31 Januari 2019.

Baca: Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Revisi menjadi salah satu jalan keluar atas persoalan ratusan perwira menegah yang kini non-job. "Kami menginginkan bahwa lembaga atau kementerian yang bisa diduduki oleh TNI aktif itu eselon satu eselon dua tentunya akan juga menyerap pada eselon-eselon di bawahnya, sehingga kolonel bisa masuk di sana," kata Hadi

Sembari menunggu revisi, Hadi juga mencoba solusi lain untuk mengatasi penumpukan perwira menengah ini. Salah satunya dengan penataan organisasi baru. Misalnya, jabatan Inspektorat Kostrad yang saat ini dijabat brigadir jenderal dinaikkan menjadi mayor jenderal. "Otomatis bawahan Inspektorat Kostrad yang dulunya berpangkat kolonel bisa naik menjadi brigjen," ucap Hadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya dengan status Korem tipe B yang saat ini komandannya berpangkat kolonel akan dinaikkan menjadi tipe A dengan komandan berpangkat brigjen. Sehingga jabatan asisten komandan korem yang sebelumnya letnan kolonel bisa diisi kolonel. Adapun Korem tipe A saat ini membawahi wilayah terluar dan perbatasan dengan negara tetangga Indonesia.

Simak: Restrukturisasi TNI, Jokowi: Ada 60 Jabatan Pati Baru

Hadi melihat simulasi peningkatan organisasi TNI tersebut bisa menyerap 60 perwira tinggi (pati) baru berpangkat brigjen dan mayjen. Sehingga setidaknya ada 150 sampai 200 kolonel non-job yang bisa mendapatkan jabatan.

Hingga saat ini mayoritas kolonel yang belum memiliki jabatan masih berasal dari matra Angkatan Darat. Solusi lain yang sedang dilakukan Panglima TNI adalah dengan membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dan Komando Khusus (Kopsus)  yang bisa menampung jabatan pati.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penjelasan TNI Soal Anggotanya yang Diduga Gelapkan Dana hingga Rp 876 Juta untuk Judi Online

14 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Penjelasan TNI Soal Anggotanya yang Diduga Gelapkan Dana hingga Rp 876 Juta untuk Judi Online

Seorang anggota TNI Angkatan Darat atau AD dari Perwira Keuangan atau Paku Brigif 3, Letda R diduga menyalahgunakan anggaran satuannya untuk bermain judi online. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi buka suara perihal kabar tersebut.


Daftar Kasus TNI dan Polri yang Terjerat Judi Online, Ada Anggota Densus 88

15 jam lalu

Anggota Densus 88, Bripda Haris Sitanggang melakukan adegan saat rekonstruksi kasus pembunuhan supir taksi online di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023. Motif Bripda HS membunuh lantaran kesulitan ekonomi, setelah menggunakan uang kakaknya untuk judi online. TEMPO/Subekti
Daftar Kasus TNI dan Polri yang Terjerat Judi Online, Ada Anggota Densus 88

Deretan kasus judi online melibatkan anggota TNI/Polri menunjukkan bahwa masalah ini telah menyusup ke institusi yang seharusnya menjaga keamanan.


Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

19 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (ketiga kanan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (ketiga kiri), KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak  (kiri), KASAL Marsekal TNI Muhammad Ali (kedua kiri), KASAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (kanan) dan Dirjen PPR Kemenkeu Suminto (kedua kanan)  saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

Panglima TNI mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap proses revisi Undang-Undang TNI yang tengah dilakukan DPR.


Anggota DPR Anggap Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi Berpotensi Memicu Kegaduhan

22 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Anggap Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi Berpotensi Memicu Kegaduhan

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa saat ini TNI dapat terlibat dalam segala hal.


Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

1 hari lalu

Ilustrasi tewas/meninggal/mayat. Shutterstock
Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

Korban disebut dikepung oleh sekitar sepuluh anggota kelompok bersenjata pimpinan Undius Kogoya di Paniai, Papua Tengah.


Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

1 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menanggapi banyaknya kritik terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Agus, masyarakat harus memahami bahwa tugas angkatan bersenjata bukan hanya soal berperang.


Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.


DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

1 hari lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimipinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), juga ikut menghadiri rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan untuk merahasiakan bahasan tentang anggaran dan alat utama sistem senjata (alutsista).


Kapuspen Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasal Karet di Revisi UU TNI

2 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasal Karet di Revisi UU TNI

Masyarakat diminta tak khawatir dengan revisi UU TNI. Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan alasannya.


Mabes TNI Klaim Kondisi Lapangan Membutuhkan Multifungsi TNI

2 hari lalu

Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer, yang ternyata serupa dengan dwifungsi.
Mabes TNI Klaim Kondisi Lapangan Membutuhkan Multifungsi TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkhawatirkan pernyataan Panglima TNI soal multifungsi ABRI berpotensi menghidupkan kembali