Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembebasan Abu Bakar Baasyir Berpotensi Kacaukan Sistem Hukum

Reporter

image-gnews
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat 18 Januari 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat 18 Januari 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan jika tidak ada landasan hukum dalam rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir, Presiden Jokowi bisa mengacaukan sistem hukum Indonesia. "Artinya, meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya," kata Fickar saat dihubungi, Ahad, 20 Januari 2019.

Menurut Fickar langkah Jokowi membebaskan Baasyir tidak menutup kemungkinan menimbulkan kesan adanya tujuan politik. Apalagi, Baasyir menolak menandatangani surat pernyataan tentang janji tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga membatalkan hak pembebasan bersyarat atas dirinya.

Baca:  Kasus Hukum Abu Bakar Baasyir: Menolak Pancasila Sampai Terorisme

Fickar menjelaskan ada beberapa persyaratan administratif agar narapidana memperoleh hak-haknya. Tetapi persyaratan administratif ini tidak boleh menegasikan hak hukum narapidana sebagaimana hak pada umumnya yang bisa digunakan bisa tidak. 

Secara administratif, persyaratan pembebasan bersyarat adalah telah menjalani 2/3 masa hukuman, berkelakuan baik selama pidana, dan telah mengikuti program pembinaan. Persyaratan administratif ini tidak bisa mengalahkan hak hukum. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:  Abu Bakar Baasyir Bebas, Pengamat Ingatkan Hal Ini

Saat ini, pembebasan terhadap Baasyir dinilai tanpa landasan. "Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” kata Fickar. Ia menyarankan Presiden Jokowi membuat landasan hukum berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkumham sebagai dasar tindakannya. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu.”

Abu Bakar Baasyir divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011. Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk membiayai tindak pidana terorisme.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi 4 Kali Reshuffle Kabinet Dalam Setahun Terakhir

39 menit lalu

Thomas Djiwandono, Sudaryono, dan Yuliot Tanjung dilantik sebagai Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi 4 Kali Reshuffle Kabinet Dalam Setahun Terakhir

Presiden Jokowi total 4 kali membongkar pasang kursi menteri alias reshuffle kabinet dalam kurun setahun terakhir.


Erick Thohir: Presiden Jokowi Dukung Maraknya Kompetisi Sepak Bola

1 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi Erick Thohir membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Erick Thohir: Presiden Jokowi Dukung Maraknya Kompetisi Sepak Bola

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh semakin semaraknya kompetisi sepak bola di tanah air.


Soal Indeks Demokrasi Turun, Jokowi: Setiap Hari Orang Bully Presiden

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Soal Indeks Demokrasi Turun, Jokowi: Setiap Hari Orang Bully Presiden

Presiden Jokowi juga mengklaim kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi dijamin.


Revisi UU TNI-Polri Dikritik, Jokowi Lempar ke DPR dan Menkopolhukam

9 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Revisi UU TNI-Polri Dikritik, Jokowi Lempar ke DPR dan Menkopolhukam

Presiden Jokowi enggan menanggapi soal revisi UU TNI dan Polri yang mendapat kritik dari kelompok Sipil. Ia minta tanya ke DPR dan Menkopolhukam.


Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

10 jam lalu

Presiden Indonesia, Joko Widodo disambut kehadirannya oleh Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan setibanya di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Selasa, 16 Juli 2024. Kunjungan Joko Widodo di Abu Dhabi untuk mempererat hubungan kerja sama kedua negara, utamanya dalam bidang ekonomi dan investasi. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

Presiden Jokowi menyoroti dua poin penting dari lawatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Rabu, 17 Juli 2024


Tonton Laga Pembuka Piala Presiden 2024, Jokowi Sebut Banyak Kompetisi Makin Baik

10 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Tonton Laga Pembuka Piala Presiden 2024, Jokowi Sebut Banyak Kompetisi Makin Baik

Jokowi menonton langsung pertandingan pembuka turnamen Piala Presiden 2024 antara Persib Bandung vs PSM Makassar pada Jumat, 19 Juli 2024.


Netizen Bandingkan Koleksi Gibran dengan Bung Hatta: Mainan Vs Buku

10 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Netizen Bandingkan Koleksi Gibran dengan Bung Hatta: Mainan Vs Buku

Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena mengoleksi mainan di ruang kerja Wali Kota Solo. Dibandingkan dengan Bung Hatta yang koleksi buku.


Jokowi Hadiri Pembukaan dan Laga Perdana Piala Presiden 2024: Makin Banyak Kompetisi Makin Baik

11 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Hadiri Pembukaan dan Laga Perdana Piala Presiden 2024: Makin Banyak Kompetisi Makin Baik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan dan laga perdana turnamen Piala Presiden 2024.


Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa dia masih menuggu kesiapan infrastruktur untuk berkantor di IKN pada bulan ini.


Jokowi Klaim Tak Bagi Jabatan 3 Wamen: Sudah Bicara dengan Prabowo

12 jam lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Klaim Tak Bagi Jabatan 3 Wamen: Sudah Bicara dengan Prabowo

Presiden Jokowi mengatakan pelantikan tiga wamen sudah dibicarakan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengklaim tak bagi-bagi jabatan.