Tim Pengacara Usulkan Abu Bakar Baasyir Gabung Deradikalisasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir (tengah), tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RSCM Kencana, Jakarta, 1 Maret 2018. Sebelumnya, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu pernah menjalani pemeriksaan dan perawatan RS Pusat Jantung Harapan Kita, pada pertengahan 2017. AP/Dita Alangkara

    Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir (tengah), tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RSCM Kencana, Jakarta, 1 Maret 2018. Sebelumnya, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu pernah menjalani pemeriksaan dan perawatan RS Pusat Jantung Harapan Kita, pada pertengahan 2017. AP/Dita Alangkara

    TEMPO.CO, Jakarta - Kordinator Kuasa Hukum Abu Bakar Baasyir, Ahmad Michdan, mengatakan kliennya akan fokus kepada kesehatan setelah bebas pada Kamis, 24 Januari 2019. 

    Baca: Abu Bakar Baasyir Bebas, JK: Di Indonesia Semua Dikaitkan Politik

    "Selain itu, beliau kan pendakwah, jadi tidak akan berhenti berdakwah Tetapi pastinya kami belum juga tahu, karena untuk jalan pun ustadz susah, jadi kalau ada yang minta nasihat pasti akan diberikan pencerahan," kata Ahmad Michdan saat ditemui di Jakarta Selatan pada Sabtu, 19 Januari 2019. 

    Ahmad mengatakan mereka pun berencana agar Abu Bakar Baasyir terlibat dalam program deradikalisasi pemerintah terhadap mantan terorisme. Menurut dia, pemahamam Abu Bakar Baasyir tentang agama mampuni untuk menanggulangi terorisme. 

    Abu Bakar Baasyir merupakan terpidana terorisme karena terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Ia ditahan sejak 2011.

    Ditambah, kata Ahmad, kondisi permasalahan keagamaan masyarakat saat ini. Aksi terorisme pun menurut dia setiap tahun meningkat. "Saya menyarankan kepada pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan," ujarnya. 

    Simak juga: Tim Pengacara Muslim: Abu Bakar Baasyir Anggap Demokrasi Syirik

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk mengesampingkan syarat keluarnya Abu Bakar Baasyir. Salah satu syaratnya adalah menandatangani ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila. Serta mengakui perbuatan dengan berjanji untuk tidak mengulanginya 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.