DPR Minta Semua BPBD Berkonsolidasi untuk Antisipasi Bencana

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat berkunjung ke Redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat berkunjung ke Redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintahan kabupaten/kota mulai melakukan konsolidasi dan menyiagakan semua unsur di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. "Semua kepala daerah yang wilayahnya berpotensi mengalami gangguan alam hendaknya mulai waspada dan siaga." Bambang menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Ahad, 13 Januari 2019.

    Langkah antisipatif itu diperlukan sehubungan dengan rangkaian gempa bumi di sejumlah daerah sejak 11-12 Januari 2019, seperti gempa bumi di Kepulauan Banda, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan gempa beruntun di Selat Sunda pada 10 dan 11 Januari 2019. Apalagi, menurut dia, seperti diumumkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG ), masih ada potensi tsunami di Selat Sunda.

    Baca: Pengamat Minta Fadli Zon Gunakan Data dan Tidak Asal Bicara

    Selain gempa bumi, sejumlah gunung berapi mengalami erupsi. Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Agung di Bali dan Gunung Merapi di Yogyakarta mengalami erupsi sejak akhir pekan lalu. “Angin kencang atau angin putting beliung juga terjadi di sejumlah tempat."

    Dia mengatakan rentetan gempa dan erupsi gunung itu memang belum menghadirkan persoalan serius. Namun pimpinan DPR tetap berharap semua pemerintahan kabupaten/kota untuk mulai mengantisipasi.

    Baca: Pelantikan Kepala BNPB Ditunda, DPR: Manajemen Pemerintahan Buruk

    Langkah antisipatif itu, kata Bambang, adalah dengan mengonsolidasikan dan menyiagakan unsur-unsur di dalam BPBD. Semua BPBD perlu intens berkomunikasi dengan BMKG setempat guna mengetahui berbagai kemungkinan. "Pada periode rawan bencana seperti sekarang ini, efektivitas mitigasi bencana pada tingkat daerah harus segera ditingkatkan guna meminimalisir akibat buruk gangguan alam."

    BPBD di semua kabupaten/kota, kata Ketua DPR itu, harus mampu menjadi kekuatan terdepan ketika warga butuh bantuan, baik akibat gempa bumi, banjir maupun tanah longsor maupun erupsi gunung berapi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.