TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Sosial DPR RI Sodik Mujahid mengatakan penundaan pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah bukti tata kelola pemerintahan buruk. "Itu makin menunjukkan manajemen pemerintahan yang buruk," kata Sodik kepada Tempo, Rabu, 2 Januari 2019.
Surat undangan pelantikan Kepala BNPB tersebar di kalangan media pada Selasa malam kemarin. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Doni Monardo dikabarkan bakal mengisi jabatan itu menggantikan Laksamana Muda Willem Rampangilei. Namun, Presiden Joko Widodo batal melantik. Juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan pelantikan ditunda lantaran Jokowi berkunjung ke Lampung.
Baca: Presiden Jokowi Tunda Pelantikan Kepala ...
Sodik mengatakan buruknya manajemen pemerintahan tak cuma tercermin saat penundaan pelantikan kepala BNPB yang baru. Politikus Partai Gerindra ini mengungkit kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang tiba-tiba dibatalkan dalam waktu singkat. "Seperti halnya kenaikan BBM yang sering bolak balik dibatalkan dalam satu hari, kasus penggantian cawapres yang mendadak, dan lain-lain," ujar Sodik.
Pengelolaan seremoni oleh Istana ini juga pernah dikritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Saat pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Andika Perkasa, Fadli mengaku hanya menerima undangan melalui pesan Whatsapp. "Saya enggak tahu bagaimana cara Istana mengelola seremoni, kesannya dadakan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.
Baca: Pelantikan Kepala BNPB yang Baru Ditunda, Ini ...
Fadli mengaku baru menerima undangan pelantikan Andika Perkasa melalui Whatsapp pada Rabu malam, sedangkan pelantikan berlangsung pada Kamis, 22 November. Menurut dia, undangan berbentuk fisik semestinya disampaikan secara resmi ke DPR, minimal dua hari sebelum acara.
Cara mengundang yang terkesan mendadak, ujar Fadli, menimbulkan keragu-raguan terhadap validitasnya. "Kami ragu, ini sebenarnya gimana sih protokoler di Istana?" ujar politikus Partai Gerindra ini.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan ini bukan kali pertama Istana kurang layak dalam menyampaikan undangan kepada anggota Dewan. "Sudah sering," kata Fahri, Jumat, 23 November 2018.
