Divonis Bersalah, PT NKE Tak Ajukan Banding

Reporter

Dirut PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Djoko Eko Suprastowo mewakili PT NKE menjalani sidang pada agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 3 Januari 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - PT Nusa Konstruksi Enjiniring atau yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara korupsi proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. PT NKE tak mengajukan banding.

Baca: Terbukti Korupsi, PT NKE Divonis Denda Rp 700 Juta

"Saya mewakili perusahaan menerima putusan itu," kata Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

Sebelumnya, majelis hakim pada pengadilan Tipikor Jakarta memvonis PT NKE terbukti melakukan korupsi. Majelis hakim menghukum PT NKE membayar denda Rp 700 juta dan uang pengganti sebanyak Rp 85,4 miliar.

Hakim mendasarkan perhitungan jumlah uang pengganti dari keuntungan perusahaan atas pengerjaan 8 proyek, termasuk proyek RS Udayana yang dikorupsi PT NKE. Selain itu, majelis hakim yang diketuai Diah Siti Basariah juga mencabut hak PT NKE untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

Baca juga: PT NKE Divonis Hari Ini, 3 Perusahaan Lain Segera Menyusul

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni denda Rp 1 miliar, uang pengganti Rp 188 miliar dan pencabutan hak mengikuti lelang pemerintah selama dua tahun. Jaksa menyatakan akan pikir-pikir.

Sementara Djoko menilai putusan itu telah adil. Dia mengatakan PT NKE akan membayar denda dan uang pengganti secepatnya. Dia mengatakan akan menjual sejumlah aset perusahaan untuk membayar uang pengganti. "Kami akan menjual aset yang tidak bermanfaat," katanya.






Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

3 menit lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

23 menit lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

2 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.