PT NKE Divonis Hari Ini, 3 Perusahaan Lain Segera Menyusul

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana PT. Nusa Konstruksi Enjiniring yang sebelumnya bernama PT. Graha Duta Indah pasca penetapan tersangka korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Sunan Kalijaga, Melawai, Jakarta, 25 Juli 2017. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Suasana PT. Nusa Konstruksi Enjiniring yang sebelumnya bernama PT. Graha Duta Indah pasca penetapan tersangka korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Sunan Kalijaga, Melawai, Jakarta, 25 Juli 2017. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Nusa Konstruksi Enjinering yang dulu bernama PT Duta Graha Indah akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 3 Januari 2018. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut PT NKE membayar denda Rp 1 miliar, karena dinilai terbukti melakukan korupsi.

    Baca: PT NKE Jadi Korporasi Pertama Jalani Sidang Tipikor

    Selain menuntut pidana pokok, jaksa KPK juga menuntut PT DGI dijatuhi hukuman tambahan yakni membayar uang pengganti sebesar Rp 188,7 miliar. "Menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjinering terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK, Lie Setiawan dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 22 November 2018.

    Baca juga: PT NKE Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 25,9 Miliar

    PT NKE merupakan perusahaan pertama yang kasusnya telah masuk ke persidangan. Selain PT NKE, sebenarnya KPK telah menjerat tiga perusahaan lain menjadi tersangka korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Berikut adalah daftarnya.

    1. PT Nindya Karya

    Pada Jumat, 13 April 2018, KPK mengumumkan PT Nindya Karya sebagai tersangka kasus korupsi dalam perkara pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang tahun anggaran 2011-2016. Bersama tersangka lain, yakni PT Tuah Sejati, KPK menyangka dua perusahaan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek itu.

    KPK menyatakan penyimpangannya adalah penunjukan langsung terhadap PT Nindya Sejati Joint Operation -gabungan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati- sebagai pelaksana proyek. PT Nindya Sejati kemudian menunjuk PT Budi Perkasa Alam sebagai subkontraktor pembangunan dermaga. KPK juga menduga korupsi dilakukan dengan menggelembungkan harga, serta terjadi kesalahan dalam prosedur pengajuan Amdal.

    2. PT Tuah Sejati

    PT Tuah Sejati ditetapkan sebagai tersangka atas perkara yang sama dengan PT Nindya Karya. Dalam kasus korupsi proyek dermaga bongkar senilai Rp 793 miliar itu, Tuah Sejati diduga menikmati keuntungan Rp 49,9 miliar. Sedangkan rekannya, PT Nindya Karya menerima jatah Rp 44,68 miliar.

    Penetapan tersangka terhadap PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya merupakan pengembangan penyidikan dari empat tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera dan Aceh, Heru Sulaksono; pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ramadhani Ismi. Kemudian, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sekaligus kuasa pengguna anggaran, Ruslan Abdul Gani; dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad.

    3. PT Putra Ramadhan

    KPK menetapkan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang pada Mei 2018. Penetapan tersangka itu sebagai tindak lanjut dari kasus dugaan penerimaan suap terkait pengadaan barang dan jasa APBD Kabupaten Kebumen, serta kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad.

    Berdasarkan hasil pengembangan, KPK menemukan bahwa Yahya Fuad merupakan pengendali PT Tradha. KPK mencatat dalam kurun waktu 2016-2017, PT Tradha menggunakan bendera lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen dengan nilai total proyek Rp 51 miliar. Selain itu, PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen senilai Rp 3 miliar. Penerimaan itu seolah-olah dianggap sebagai utang dan uang operasional.

    KPK menduga keuntungan dalam operasional dan pengembangan bisnis PT Tradha juga bercampur dengan sumber lainnya yang dipakai untuk kepentingan pribadi Mohammad Yahya Fuad.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.