Kisah Budi Pego, Tolak Tambang Emas Tapi Dituduh Komunis

Aktivis penolak tambang emas di Banyuwangi, Heri Budiawan alias Budi Pego, divonis 10 bulan penjara karena dianggap menyebarkan komunisme. TEMPO/Ika Ningtyas

TEMPO.CO, JakartaAktivis lingkungan Heri Budiawan atau lebih akrab disapa Budi Pego tampak tenang saat menceritakan perkara hukum yang menimpanya. Padahal, hari ini, 27 Desember 2018, adalah hari terakhirnya sebab kejaksaan berencana menjemput paksa dia untuk menjalankan putusan pengadilan.

Baca: Dituduh Sebarkan Komunisme, Aktivis Lingkungan Dituntut 7 Tahun

Pada Januari 2018, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman kurungan kepada Budi selama empat tahun. “Setelah berkali-kali dilaporkan, ini adalah laporan yang kelima yang membuat saya dijatuhi hukuman,” kata Budi saat berkunjung ke Kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu, 26 Desember 2018.

Budi Pego, merupakan warga Desa Sumberagung yang menolak adanya tambang emas di Gunung Tumpang, Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Tambang emas itu milik anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold yakni PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT DSI). Ia dituduh mengibarkan spanduk berlogo palu arit saat aksi menolak perusahaan tambang pada April 2017 dan turut disangka menyebarkan komunisme.

Budi Pego dijerat dengan pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Perkaranya pun naik sampai ke pengadilan dan ia dituntut 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

“Banyak yang janggal selama proses sidang. Salah satunya adalah spanduk berlogo palu arit itu tak pernah diperlihatkan dalam sidang atau ada keterangan di BAP yang dihapus oleh saksi,” kata Direktur Walhi Jawa Timur, Rere Christianto yang mendampingi Budi.

Salah satu kejanggalan misalnya, Budi Pego dituduh menyebarkan ajaran komunisme meski tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Namun belakangan, untuk menghukum Heri, hakim beralih menggunakan dasar bahwa Heri tidak mengajukan izin ke polisi sebelum menggelar unjuk rasa. Padahal unjuk rasa penolakan tersebut dilakukan secara spontan.

Tak terima, Budi lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun, hasil yang didapat sama. Ia kemudian berupaya melanjutkan proses hukum kasasi ke MA. Sial, MA malah memperberat hukumnya menjadi empat tahun penjara. “Jarak hukuman dari 10 bulan ke empat tahun itu saja sudah aneh,” kata Rere.

Simak juga: Dihukum karena Dianggap Sebarkan Komunisme, Aktivis Ini Banding

Hingga ancaman panggilan paksa terhadap Budi akan dilaksanakan, tim kuasa hukum belum juga menerima salinan putusan resmi dari MA. Rere menuturkan, bagaimana bisa Budi dieksekusi padahal salinan putusan belum dikeluarkan oleh MA. Padahal, tim kuasa hukum berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara ini.






Menengok Kembali Pecahnya Jerman Menjadi Dua Akibat Perang Dingin

3 hari lalu

Menengok Kembali Pecahnya Jerman Menjadi Dua Akibat Perang Dingin

Perang Dingin memicu sejumlah konflik, salah satunya adalah perpecahan Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur.


Kim Jong Un Krisis Paruh Baya hingga Sering Menangis Sendiri

15 hari lalu

Kim Jong Un Krisis Paruh Baya hingga Sering Menangis Sendiri

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sedang dilanda krisis paruh baya hingga sering berbuat aneh.


Greta Thunberg Sempat Ditahan Polisi Jerman Saat Protes Tambang Batu Bara

19 hari lalu

Greta Thunberg Sempat Ditahan Polisi Jerman Saat Protes Tambang Batu Bara

Aktivis lingkungan Greta Thunberg ditahan polisi sebelum akhirnya dibebaskan saat ikut protes di Jerman.


Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

30 hari lalu

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.


Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

6 Desember 2022

Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

Ribuan orang dibantai secara massal di Kolombia pada 5-6 Desember 1928. Peristiwa ini disebut Pembantaian Pisang.


Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

29 November 2022

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

29 November 2022

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


Politikus Golkar Menilai Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan

10 November 2022

Politikus Golkar Menilai Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan

Politikus Partai Golkar Gandung Pardiman menilai mantan presiden Soeharto patut dikenang sebagai pahlawan.


Aktivis Lingkungan Tiza Mafira Ingin Heru Budi Hartono Serius Tangani Krisis Iklim

24 Oktober 2022

Aktivis Lingkungan Tiza Mafira Ingin Heru Budi Hartono Serius Tangani Krisis Iklim

Aktivis lingkungan Tiza Mafira, berharap Heru Budi Hartono dapat menangani krisis iklim dengan serius meski masa jabatannya singkat.


Presiden China Xi Jinping Akan Tinjau Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Berikut Profil Eks Gubernur Fujian Itu

8 Oktober 2022

Presiden China Xi Jinping Akan Tinjau Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Berikut Profil Eks Gubernur Fujian Itu

Presiden China Xi Jinping dikabarkan akan terjun langsung memantau uji dinamis Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) pada November 2022. Ini profilnya