Tsunami Anyer dan Lampung: Pemerintah Singapura Tawarkan Bantuan

Reporter:
Editor:

Ariandono

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kawasan pemukiman penduduk di desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan yang hancur akibat Tsunami, Ahad, 23 Desember 2018. BPBD setempat mencatat jumlah korban meninggal akibat tsunami Sabtu malam mencapai 59 orang. ANTARA/Ardiansyah

    Suasana kawasan pemukiman penduduk di desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan yang hancur akibat Tsunami, Ahad, 23 Desember 2018. BPBD setempat mencatat jumlah korban meninggal akibat tsunami Sabtu malam mencapai 59 orang. ANTARA/Ardiansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Singapura menyampaikan duka cita sekaligus menawarkan bantuan untuk Indonesia atas bencana tsunami Anyer dan Lampung.

    Keprihatinan Pemerintah Singapura disampaikan melalui surat Presiden Halimah Yacob dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, tertanggal 23 Desember 2018.

    “Yang terhormat Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, terimalah rasa keprihatinan kami terhadap tsunami yang melanda Provinsi Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018. Saya sangat sedih atas korban meninggal dan luka-luka serta kehancuran yang terjadi. Rakyat Singapura akan bahu membahu untuk meringankan penderitaan akibat bencana itu,” tulis Halimah Yacob dalam suratnya.

    “Yang terhormat Presiden Joko Widodo, saya sangat sedih mendengar kabar bencana tsunami di Provinsi Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018. Saya percaya rakyat Indonesia mampu mengatasi musibah ini dengan kekuatan dan solidaritas. Singapura siap membantu pemulihan bencana jika Indonesia meminta,” tulis Lee Hsien Loong dalam suratnya.

    Bencana tsunami Anyer dan Lampung menelan korban jiwa setidaknya 200 orang, dan melukai tak kurang dari 800 orang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.