Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Bantah SBY Alami Gejala Post Power Syndrome

image-gnews
Rachland Nashidik. TEMPO/Wahyu Setiawan
Rachland Nashidik. TEMPO/Wahyu Setiawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik membantah jika ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mengalami gejala post power syndrome seperti yang diutarakan politikus Partai Demoksi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima.

Baca juga: SBY Dianggap Kunci Pendulangan Suara Prabowo di Jawa Tengah

Rachland berujar tudingan gejala post power syndrome justru lebih tepat dialamatkan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Sebenarnya, bila Aria Bima paham arti post power syndrome, maka yang perlu ia tegur pertama-tama adalah Megawati," katanya lewat pesan singkat, Ahad, 23 Desember 2018

Ia menjelaskan Megawati menjadi presiden bukan karena dipilih langsung oleh rakyat. "Maka Megawati harus stop bertingkah seolah-olah ia memiliki legitimasi demokratik untuk ikut-ikutan mengatur negara," tuturnya.

Menurut Rachland, sikap Megawati yang terkesan memiliki legitimasi untuk ikut mengatur negara disebabkan oleh feodalisme yang ada di PDIP. "Satu-satunya hal yang membuatnya bisa berbuat demikian adalah feodalisme di tubuh PDIP yang dengan takzim dipatuhi Jokowi (Presiden Joko Widodo)," ucapnya.

Sebelumnya, di sejumlah media, Aria mengatakan jika SBY mengalami gejala post power syndrome karena menyampaikan pesan agar tidak diganggu saat berkampanye. SBY menyampaikan pesan tersebut setelah ia menerima kunjungan calon presiden 2019 nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang diusung oleh Demokrat.

Rachland menjelaskan apa yang disampaikan SBY merupakan pesan agar pemilihan umum (Pemilu) bisa berjalan dengan bebas, jujur, dan adil. Rachland meminta Aria Bima dan kubunya tidak usah panik mendengar pesan SBY tersebut.

"Kalau memang ia dan kubunya tak berniat mencurangi pemilu dengan praktek-praktek abuse of power. Pesan Pak SBY itu baik dan pantas, serta mewakili suara dan harapan rakyat agar Pemilu mendatang harus bersih, adil dan jujur," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rachland menuturkan, SBY mengutarakan hal itu juga karena tak ingin kejadian perusakan alat peraga Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu terulang kembali pada partai lain tanpa terkecuali.

Baca juga: Demokrat Sebut Pertemuan SBY - Prabowo Persiapan Kampanye 2019

"Setiap kontestan tentu berhak berkampanye dengan leluasa, tak diganggu oleh institusi siluman, seperti kejadian di Pekanbaru, baru baru saja," ujar dia.

Secara logis, kata Rachland, memang pihak yang berpotensi melakukan kecurangan pemilu selalu adalah kubu petahana atau kubu Presiden Jokowi. Ia meminta Aria Bima membiasakan diri untuk menerima pandangan kritis semacam itu.

"Dan melatih respon yang cerdas serta dapat mengundang simpati. Harusnya ia bisa, bila memiliki otak yang masih sehat," kata dia.

Rachland mengklaim jika SBY masih memiliki pengaruh besar dalam konstelasi politik nasional, dihormati para politisi dan disukai oleh masyarakat luas. Ia beralasan dalam pelbagai survey, tingkat kesukaan masyarakat pada Megawati konsisten lebih rendah dibandingkan SBY.

"Nasehat saya pada Aria Bima, berhentilah membuat blunder menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Atau ia dan kubu petahan akan merugi, masyarakat sudah lelah dan antipati pada lagak kuasa yang sewenang-wenang seperti kerap didemonstrasikan oleh politisi PDIP," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

1 jam lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

1 jam lalu

Kandidat presiden yang kalah Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD menghadiri sidang putusan atas dua gugatan terhadap hasil pemilu presiden bulan Februari setelah kandidat yang kalah mengajukan petisi untuk mencalonkan diri kembali dan menuduh negara telah campur tangan demi pemenangan Prabowo Subianto, di Mahkamah Konstitusi  gedung di Jakarta, Indonesia, 22 April 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.


Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

1 jam lalu

Ganjar Pranowo bersepeda santai di rumahnya di Sleman, Yogyakarta, Rabu, 24 April 2024. Foto: Istimewa.
Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

3 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

Hasto menyebutkan, atas perintah Megawati, proses kehidupan demokrasi harus terus berjalan.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

5 jam lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.


Reaksi Prabowo dan Gibran Saat Ditanya Peluang PDIP Merapat ke Koalisinya

5 jam lalu

Reaksi Prabowo dan Gibran Saat Ditanya Peluang PDIP Merapat ke Koalisinya

PDIP belum menentukan sikap apakah oposisi atau koalisi hingga saat ini. Apakah Prabowo dan Gibran bakal mengajak PDIP merapat?


Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

6 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.


Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

7 jam lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran belanja kementerian yang telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

Airlangga menuturkan Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa.


Soal PDIP Belum Merapat, Gibran: Enggak Ada yang Ditinggalkan

7 jam lalu

Soal PDIP Belum Merapat, Gibran: Enggak Ada yang Ditinggalkan

Wakil presiden (wapres) terpilih GIbran Rakabuming Raka ikut buka suara terkait pertemuan antara Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sebelumnya Prabowo juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.