Demokrat Bantah SBY Alami Gejala Post Power Syndrome

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rachland Nashidik. TEMPO/Wahyu Setiawan

    Rachland Nashidik. TEMPO/Wahyu Setiawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik membantah jika ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mengalami gejala post power syndrome seperti yang diutarakan politikus Partai Demoksi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima.

    Baca juga: SBY Dianggap Kunci Pendulangan Suara Prabowo di Jawa Tengah

    Rachland berujar tudingan gejala post power syndrome justru lebih tepat dialamatkan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Sebenarnya, bila Aria Bima paham arti post power syndrome, maka yang perlu ia tegur pertama-tama adalah Megawati," katanya lewat pesan singkat, Ahad, 23 Desember 2018

    Ia menjelaskan Megawati menjadi presiden bukan karena dipilih langsung oleh rakyat. "Maka Megawati harus stop bertingkah seolah-olah ia memiliki legitimasi demokratik untuk ikut-ikutan mengatur negara," tuturnya.

    Menurut Rachland, sikap Megawati yang terkesan memiliki legitimasi untuk ikut mengatur negara disebabkan oleh feodalisme yang ada di PDIP. "Satu-satunya hal yang membuatnya bisa berbuat demikian adalah feodalisme di tubuh PDIP yang dengan takzim dipatuhi Jokowi (Presiden Joko Widodo)," ucapnya.

    Sebelumnya, di sejumlah media, Aria mengatakan jika SBY mengalami gejala post power syndrome karena menyampaikan pesan agar tidak diganggu saat berkampanye. SBY menyampaikan pesan tersebut setelah ia menerima kunjungan calon presiden 2019 nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang diusung oleh Demokrat.

    Rachland menjelaskan apa yang disampaikan SBY merupakan pesan agar pemilihan umum (Pemilu) bisa berjalan dengan bebas, jujur, dan adil. Rachland meminta Aria Bima dan kubunya tidak usah panik mendengar pesan SBY tersebut.

    "Kalau memang ia dan kubunya tak berniat mencurangi pemilu dengan praktek-praktek abuse of power. Pesan Pak SBY itu baik dan pantas, serta mewakili suara dan harapan rakyat agar Pemilu mendatang harus bersih, adil dan jujur," ucapnya.

    Rachland menuturkan, SBY mengutarakan hal itu juga karena tak ingin kejadian perusakan alat peraga Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu terulang kembali pada partai lain tanpa terkecuali.

    Baca juga: Demokrat Sebut Pertemuan SBY - Prabowo Persiapan Kampanye 2019

    "Setiap kontestan tentu berhak berkampanye dengan leluasa, tak diganggu oleh institusi siluman, seperti kejadian di Pekanbaru, baru baru saja," ujar dia.

    Secara logis, kata Rachland, memang pihak yang berpotensi melakukan kecurangan pemilu selalu adalah kubu petahana atau kubu Presiden Jokowi. Ia meminta Aria Bima membiasakan diri untuk menerima pandangan kritis semacam itu.

    "Dan melatih respon yang cerdas serta dapat mengundang simpati. Harusnya ia bisa, bila memiliki otak yang masih sehat," kata dia.

    Rachland mengklaim jika SBY masih memiliki pengaruh besar dalam konstelasi politik nasional, dihormati para politisi dan disukai oleh masyarakat luas. Ia beralasan dalam pelbagai survey, tingkat kesukaan masyarakat pada Megawati konsisten lebih rendah dibandingkan SBY.

    "Nasehat saya pada Aria Bima, berhentilah membuat blunder menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Atau ia dan kubu petahan akan merugi, masyarakat sudah lelah dan antipati pada lagak kuasa yang sewenang-wenang seperti kerap didemonstrasikan oleh politisi PDIP," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.