Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inneke Koesherawati Risih Hakim Tanya Frekuensi ke Bilik Asmara

image-gnews
Istri terdakwa Fahmi Darmawansyah, Inneke Koesherawati memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, 19 Desember 2018. ANTARA
Istri terdakwa Fahmi Darmawansyah, Inneke Koesherawati memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, 19 Desember 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Inneke Koesherawati dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus perkara suap dengan terdakwa eks Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein. Istri Fahmi Darmawansyah itu merasa risih saat hakim menanyakannya soal penggunaan bilik asmara di Lapas Sukamiskin.

Baca: Cerita Inneke soal Mobil Triton untuk Kalapas Sukamiskin

Salah satu hakim anggota Marsidin Nawawi memberikan beberapa pertanyaan kepada Inneke terkait aktivitas dia dan suaminya di bilik asmara.

Bilik asmara itu merupakan sebuah ruangan berukuran 2x3 meter di dalam Lapas Sukamiskin. Bilik itu biasa digunakan warga binaan untuk berhubungan intim dengan istri napi yang bersangkutan.

"Ini tentang fasilitas lain yang ramai di media itu. Bilik asmara itu seperti apa?" tanya Marsidin kepada Inneke dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung, pada Rabu, 19 Desember 2018.

Inneke menjawab istilah 'bilik asmara' dia baru ketahui belakangan setelah ramai diberitakan di beberapa media nasional. "Jadi seperti yang diberitakan di media bilik asmara itu saya baru tahu belakangan," kata Inneke.

Marsidin kemudian menanyakan kembali apakah Inneke pernah menggunakan fasilitas bilik asmara. Inneke pun menjawab itu merupakan kewajiban seorang istri kepada suami.

Baca: Tujuh Napi Sewa Bilik Asmara yang Dikelola Fahmi Darmawansyah

"Saya kan seorang istri yang mulia. Salah satu kewajiban saya sebagai istri sebisa mungkin saya datang. Kalau saya bisa, ya, saya datang; kalau nggak, ya nggak," ujar Inneke.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut Inneke mengatakan hubungan suami-istri itu merupakan kebutuhan biologis setiap manusia dan hal tersebut merupakan hak setiap pasangan suami istri. "Itu kan kebutuhan biologis setiap manusia. Suami saya juga sebagai manusia jadi kan harus ada juga," ucapnya.

Marsidin kembali bertanya kepada Inneke. "Berapa kali dalam sebulan masuk ke ruangan itu?" tanya Marsidin.

Baca: Suami Inneke Koesherawati Sewakan Bilik Asmara Rp 650 Ribu

Tiba-tiba, Fahmi yang duduk dipojok kanan berjarak sekitar 4 meter dari Inneke, langsung memotong pertanyaan Marsidin. Fahmi tampak kesal dengan pertanyaan yang dilontarkan Marsidin karena dinilai menjurus ke arah privat. "Ya tanya aja semuanya, mulai dari pakai baju apa. Ini terlalu detail saya keberatan," ujar Fahmi.

"Nanti saudara bisa jawab. Kalau keberatan nanti diberikan kesempatan oleh majelis hakim, ya," jawab Marsidin.

Marsidin kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada Inneke. Intinya, Marsidin menanyakan apakah Inneke keberatan dengan pertanyaan yang dilontarkan Marsidin terkait bilik asmara itu.

"Ini kan saksi akan berkata jujur apa yang dia ketahui, lihat, dan rasakan. Betul ya saudara tidak akan berkata bohong. Saudara keberatan menjelaskan itu disini?" katanya.

Inneke pun menjawab. "Saya risih sebagai perempuan. Boleh nggak kalau pertanyaannya yang lain," ujar Inneke.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Periksa Eks Dirut Sarana Jaya di Kasus Korupsi Pengadaan Lahan DP Nol Rupiah di Rorotan

56 hari lalu

Terdakwa Yoory Corneles saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021. Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, bermula saat Perumda Sarana Jaya diberikan proyek mencari lahan di Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
KPK Periksa Eks Dirut Sarana Jaya di Kasus Korupsi Pengadaan Lahan DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus pengadaan lahan program DP Nol Rupiah ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, termasuk eks Dirut Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan.


KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

30 April 2024

Terdakwa Kepala Dinas PUPR dan pejabat pembuat komitmen Pemprov Papua, Gerius One Yoman, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Gerius One Yoman, pidana penjara badan selama 7 tahun, denda Rp.350 juta subsider 4 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.4.595.507.228 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, yang melibatkan almarhum mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

Hakim memvonis eks Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman dengan hukuman empat tahun delapan bulan penjara dan uang pengganti Rp 4,5 miliar.


KPK Setor Rp126 Miliar ke Negara dari Uang Pengganti Kasus Korupsi di Bakamla

26 April 2024

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Setor Rp126 Miliar ke Negara dari Uang Pengganti Kasus Korupsi di Bakamla

KPK menyetorkan uang pengganti kasus suap satelit Bakamla dengan terpidana korporasi PT Merial Esa.


KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

18 April 2024

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di  gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalam dugaan korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bukit Asam PT PLN (Persero) tersebut diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).


Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi

12 April 2024

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. ANTARA/Fanny Octavianus
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi

Mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo mendapat remisi lebaran di Lapas Sukamiskin. Berikut kilas balik kasus korupsi pengadaan simulator SIM Rp 196 M


Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

12 April 2024

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Menurut jaksa KPK, Setya diduga nenerima uang sebesar US $ 7,3 juta dari proyek tersebut. ANTARA
Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?


Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

12 April 2024

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Saksi yang dihadirkan dalam sidang ini didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA
Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto kembali dapat remisi Lebaran. Begini kasusnya dan drama benjolan sebesar bakpao yang dilakukannya.


Eks Bupati Cirebon Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi Sunjaya Purwadisastra Terima Suap Rp 66 Miliar

11 April 2024

Bupati Non Aktif Cirebon, Sunjaya Purwadisastra berjalan memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa , 13 November 2018. unjaya Purwadisastra tertangkap tangan menerima uang suap senilai Rp100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR, Gatot Rachmanto. Tujuannya, agar Gatot bisa menempati posisi kariernya saat ini. ANTARA
Eks Bupati Cirebon Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi Sunjaya Purwadisastra Terima Suap Rp 66 Miliar

Sunjaya Purwadisastra mendapat remisi dari Lapas Sukamiskin. Ini kilas balik kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Cirebon itu.


Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara dapat Remisi Lebaran, Apa Kasus Korupsinya?

11 April 2024

Irfan Suryanagara. Facebook
Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara dapat Remisi Lebaran, Apa Kasus Korupsinya?

Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara dapar remisi lebaran 2024 bersama 240 narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung. Apa kasus korupsinya?


240 Narapidana Korupsi di Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Idul Fitri 2024, Ada Setya Novanto hingga Eks Kakorlantas Djoko Susilo

11 April 2024

Kepala Lapas Sukamiskin Wachid Wibowo saat memberikan sambutan pemberian remisi Idul Fitri kepada narapidana korupsi, Rabu, 10 April 2024). (ANTARA/HO-Lapas Sukamiskin)
240 Narapidana Korupsi di Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Idul Fitri 2024, Ada Setya Novanto hingga Eks Kakorlantas Djoko Susilo

Kalapas memastikan, tidak ada narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin yang langsung bebas atau mendapatkan remisi khusus II.