Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sikap Indonesia pada Penindasan Muslim Uighur, Begini Kata JK

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 19 Oktober 2018. Pemimpin ASEM akan membahas berbagai isu, antara lain perdagangan dan investasi, konektivitas, <i>sustainable development and climate</i>, serta keamanan, yang meliputi isu terorisme, <i>non-proliferation</i>, <i>cyber-security</i>, dan <i>irregular migration</i>. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 19 Oktober 2018. Pemimpin ASEM akan membahas berbagai isu, antara lain perdagangan dan investasi, konektivitas, sustainable development and climate, serta keamanan, yang meliputi isu terorisme, non-proliferation, cyber-security, dan irregular migration. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Pemerintah Indonesia belum memberi sinyal akan mengambil tindakan khusus terhadap kasus penindasan warga muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, oleh pemerintah setempat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia pada dasarnya tidak setuju dengan pelangggaran hak asasi manusia. "Pasti kita semua juga menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia," kata dia di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018.

Baca: 1,1 Juta Intelijen Cina Tinggal Bersama Keluarga Muslim Uighur

Namun penindasan terhadap umat muslim Uighur, menurut JK, merupakan masalah internal Cina. "Kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah Uighur. Tapi secara umum, penghentian pelanggaram HAM juga harus kita perjuangkan," tuturnya.

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan terdapat satu juta muslim Uighur ditahan pemerintah Beijing tanpa proses hukum. Menurut Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Gay McDougall, wilayah otonom Uighur diubah seperti kamp.

Di sana para tahanan diwajibkan mengucapkan sumpah setia kepada Presiden Cina Xi Jinping. Berdasarkan laporan lainnya, mereka juga dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis. Kabarnya, para tahanan tidak diberi makan dengan baik. PBB juga menerima laporan penyiksaan terhadap tahanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Analis Barat: Sikap Cina Terhadap Warga Uighur Semakin Radikal

PBB mendesak pemerintah Beijing untuk mengakhiri penahanan dan segera membebaskan mereka. PBB juga meminta Beijing memberi data tentang jumlah orang yang ditahan dan alasan penahanan.

Pemerintah Cina mengakui menahan sejumlah orang. Namun mereka berdalih tindakan tersebut merupakan upaya untuk mencegah terorisme. Mereka juga membantah menahan orang tanpa proses hukum. Menurut Cina, warga Uighur justru mendapat pelatihan keterampilan kerja.

BBC

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Surati Jokowi, Ma'ruf Amin, Airlangga, hingga JK Jadi Saksi Meringankan

5 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (kiri) terlihat saat putrinya, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dan grarifikasi Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Surati Jokowi, Ma'ruf Amin, Airlangga, hingga JK Jadi Saksi Meringankan

Kuasa hukum ingin meminta konfirmasi kepada Jokowi soal kontribusi Syahrul Yasin Limpo saat menjabat sebagai Menteri Pertanian.


Cerita JK Berkunjung ke Afganistan, Beli Kacang di Pusat Perbelanjaan

8 hari lalu

Jusuf Kalla (JK) berkunjung ke kawasan  Shah Re Naw, salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota Afghanistan, Senin, 3 Juni 2024.
Cerita JK Berkunjung ke Afganistan, Beli Kacang di Pusat Perbelanjaan

Kunjungan JK itu sengaja dilakukan untuk memberi gambaran terkini tentang Afghanistan.


Dikritik Habiburokhman soal Rekonsiliasi, Bamsoet Klarifikasi dan JK Beri Respons Ini

20 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dikritik Habiburokhman soal Rekonsiliasi, Bamsoet Klarifikasi dan JK Beri Respons Ini

Wacana rekonsiliasi yang disampaikan Bamsoet mendapatkan kritik dari Habiburokhman. Bamsoet pun beri klarifikasi. Lantas, apa pula respons JK?


Bahas Pemerintahan Baru dengan MPR, JK: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba Seperti IKN

21 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas Pemerintahan Baru dengan MPR, JK: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba Seperti IKN

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membahas pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat dikunjungi pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Mei 2024.


Disambangi Bamsoet, JK Sebut Rekonsiliasi Tak Berarti Semua Masuk Pemerintah

21 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla berbincang dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disambangi Bamsoet, JK Sebut Rekonsiliasi Tak Berarti Semua Masuk Pemerintah

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membicarakan rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2024. Menurut Kalla, rekonsiliasi antara para kontestan Pilpres bukan berarti semua pihak harus masuk pemerintahan.


Franz Magnis Suseno Sepakat dengan JK Pemilu 2024 adalah yang Terburuk

23 hari lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Franz Magnis Suseno Sepakat dengan JK Pemilu 2024 adalah yang Terburuk

Kata Franz Magnis Suseno soal Pemilu 2024.


Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

26 hari lalu

Wakil Presiden RI ke-10 dan , Jusuf Kalla, menyapa terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Jusuf Kalla dihadirkan oleh Penasehat hukum sebagai pembuktian saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021. TEMPO/Imam Sukamto'
Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?


26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

26 hari lalu

Sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar China, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar Pemerintah China bertanggungjawab atas segala bentuk tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap kelompok muslim Uighur khususnya tragedi di Ghujla 5 Febuari 1997. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

26 perusahaan kapas asal Cina tak bisa melakukam impor ke Amerika Serikat karena diduga melakukan kerja paksa ke minoritas warga Uighur.


Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

26 hari lalu

Wakil Presiden RI ke 10, Jusuf Kalla, mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan keterangan saksi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Jusuf Kalla dihadirkan oleh Penasehat hukum sebagai pembuktian saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.


Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

27 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pertamina