Jokowi Tetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) saat peluncuran geoportal kebijakan satu peta dan buku kemajuan infrastruktur nasional tahun 2018 di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi (tengah) saat peluncuran geoportal kebijakan satu peta dan buku kemajuan infrastruktur nasional tahun 2018 di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Hal ini ia putuskan saat menerima perwakilan budayawan dan seniman Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

    Baca: Panggil Budayawan, Jokowi Minta Masukan Soal Strategi Kebudayaan

    Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid yang turut hadir bercerita bahwa Jokowi langsung meneken keputusan presiden tentang penetapan Hari Wayang Nasional saat itu juga di hadapan para tamunya. "Beliau langsung ambil suratnya dan ditandatangani di tempat penetapan hari wayang nasional," katanya.

    Hilmar menjelaskan penetapan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional berasal dari usulan masyarakat. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pada 7 November 2003 telah lebih dulu menetapkan bahwa Wayang sebagai warisan budaya dunia.

    "Jadi kenapa tidak dijadikan Hari Wayang Nasional," tuturnya

    Dengan keputusan ini, kata Hilmar, masyarakat akan mudah dalam merayakan dan mengembangkan wayang. "Selama ini wayang tersebar di mana-mana, sekarang punya satu forum untuk mengembangkannya lebih lanjut," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.