Selasa, 11 Desember 2018

PPP Yakin Bupati Jepara Tak Korupsi Dana Bantuan Parpol

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk

    Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Memotret Kinerja KPK" di Bakoel Koffie, Cikini Raya, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini Bupati Jepara Ahmad Marzuki, yang merupakan kader PPP, tidak melakukan korupsi dana bantuan partai politik 2011-2012. Kendati demikian, PPP tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

    Baca: Kasus Bupati Jepara, Ada Kotak Bandeng Presto dan Kode Disertasi

    "Jika dibutuhkan, maka kami dari Dewan Pimpinan Pusat akan menyiapkan tim penasehat hukum," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani saat dihubungi Tempo pada Jumat, 7 Desember 2018.

    Menurut Arsul, DPP meyakini kasus tersebut terjadi karena penyalahgunaan dana banpol itu sebagai hal minor. Artinya, kata Arsul, sifat kasusnya lebih kepada kegagalan mempertangungjawabkan secara administratif, ketimbang adanya perbuatan memperkaya diri untuk jumlah yang tak banyak itu.

    Sebelumnya, Marzuki pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan politik (banpol) untuk PPP Kabupaten Jepara 2011 dan 2012. Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara itu seharusnya dipergunakan untuk biaya kegiatan politik dan kesekretariatan.

    Dana diterima dua kali, yaitu tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 149 juta. Namun dalam praktiknya, dana banpol tersebut diduga digunakan untuk THR pengurus Dewan Pimpinan Cabang atas perintah Ketua DPC PPP.

    Baca: Kasus Bupati Jepara, KPK Geledah Rumah Hakim Lasito di Solo

    Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi menetapkan Ahmad menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara pada pertengahan 2017. Ahmad mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka ke PN Semarang.

    Menurut KPK, Ahmad kemudian mulai mendekati hakim tunggal sidang gugatan praperadilan, yakni Lasito. Ahmad mendekati Lasito melalui panitera muda PN Semarang. KPK menduga karena suap tersebut, Lasito memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Ahmad dan menyatakan penetapan Ahmad sebagai tersangka tidak sah.

    Untuk itu, kemarin, KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuki sebagai tersangka pemberi suap kepada hakim. Dia disangka menyuap hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito sebesar Rp 700 juta, yang juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.