Kapolri Beberkan Asal Senjata Milik Kelompok Bersenjata Papua

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut kasus penembakan di Papua.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut kasus penembakan di Papua.

    TEMPO.CO, JakartaKapolri Jenderal Tito Karnavian membeberkan asal senjata milik kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang menyerang pekerja proyek Trans Papua. Ia mengatakan kelompok ini memperoleh senjata dengan cara merampas dari petugas keamanan.

    Baca: Penembakan Pekerja di Papua, Kapolri: 20 Orang Tewas

    "Pertama, mereka biasanya mendapatkannya dengan merampas dari anggota-anggota yang lengah," kata Tito di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

    Selain itu, menurut mantan Kapolda Papua ini, pihaknya menduga kelompok ini juga mengumpulkan senjata-senjata bekas konflik Ambon. "Dulu banyak senjata beredar di situ. Gudang Brimob saja dijebol," tuturnya.

    Tito menuturkan ada pula senjata yang diperoleh dari penyelundup di Papua Nugini dan masuk melalui jalur ilegal. "Saya tidak mengatakan dari pemerintah (Papua Nugini), ya. Tapi dari jalur ilegal oknum-oknum di perbatasan Papua Nugini itu beberapa kali juga kami tangkap," ujarnya.

    Baca: Keluarga Korban Penembakan di Papua Datangi Kodim Jayawijaya

    Tito mengatakan saat ini tim gabungan dari TNI-Polri sudah bergerak untuk mengejar pelaku penembakan. Ia menduga pelaku berasal dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya dan diperkirakan berjumlah 30-50 orang serta memiliki 20 pucuk senjata.

    Dengan jumlah KKB seperti itu, Tito yakin pihaknya bisa segera menumpasnya. "Kekuatan yang kami kirim jauh lebih besar. Karena itu yakin kami sebentar lagi bisa kami kendalikan," ucapnya.

    Yang menjadi masalah, menurut Tito, medan di sana yang berat. Ia mengatakan hutan di Kabupaten Nduga sangat luas sehingga memudahkan KKB ini berpindah tempat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.