DPR Lantik Eddy Kuntadi sebagai Wakil Ketua Komisi V

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Paripurna memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 DPR RI diisi dengan pembacaan pidato oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan laporan kinerja DPR RI Tahun sidang 2017-2018 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Paripurna memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 DPR RI diisi dengan pembacaan pidato oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan laporan kinerja DPR RI Tahun sidang 2017-2018 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melantik politikus Partai Golkar Eddy Kuntadi dalam pergantian antar waktu (PAW) pada Rapat Paripurna ke8, Rabu 21 November 2018. Eddy Kuntadi mengisi kekosongan kursi Wakil Ketua Komisi VII yang sebelumnya ditempati Eni Maulani Saragih yang menjadi tersangka suap proyek PLTU Riau-1 (Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau 1).

    Rapat Paripurna ke8 sekaligus pembuka masa sidang II periode 2018-2019 ini dipimpin Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Sedangkan pelantikan Eddy dilakukan langsung oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo. “Saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Bambang diikuti Eddy. 

    Baca: Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari ...

    Rapat pembukaan masa sidang kedua ini ditandatangani 281 anggota DPR. Rapat berlangsung singkat, sekitar 1,5 jam dan berakhir tepat tengah hari.

    Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan bekas Eni Saragih menjadi tersangka korupsi PLTU Riau-1. Ia diduga menerima suap dari eks pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. KPK menyangka Johannes menyuap Eni untuk memuluskan proses penandatangan proyek itu.

    Baca: Suap Eni Saragih Diduga Terkait Kewenangan Komisi VII DPR ...

    Dalam surat dakwaan Kotjo, total uang yang diterima Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih secara bertahap dari Kotjo sebesar Rp4,75 miliar. Uang itu sebagai upah agar perusahaan Kotjo mengerjakan proyek milik PT PLN senilai US$900 juta itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.