LBH APIK Kritik Polisi soal Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang mengatasnamakan Jaringan Muda Menolak Kekerasan Seksual melakukan aksi Bunyikan Tanda Bahaya disela Hari Bebas Kendaraan di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2016. Mereka meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghentian Kekerasan Seksual. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Massa yang mengatasnamakan Jaringan Muda Menolak Kekerasan Seksual melakukan aksi Bunyikan Tanda Bahaya disela Hari Bebas Kendaraan di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2016. Mereka meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghentian Kekerasan Seksual. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menyoroti cara polisi melakukan penyelidikan terhadap korban dalam berbagai kasus kekerasan seksual. Menurut LBH Apik, polisi belum berotientasi pada pemenuhan hak korban dan kerap tak mempertimbangkan psikologi mereka.

    "Misalnya, polisi seringkali meminta korban untuk mencari alat bukti," kata pengacara publik LBH Apik, Citra Referandum, saat ditemui dalam konferensi pers Potret Buram Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 25 November 2018.

    Baca: Cerita Kelam Korban Kekerasan Seksual, Melawan Trauma dan Stigma

    Dalam proses pengungkapan fakta kasus kekerasan seksual, kata Citra, korban acap kesulitan mencari bukti. Begitu juga mencari saksinya. Hal itu diakui pula oleh YF, 33 tahun, seorang korban kekerasan seksual oleh empat mantan petugas Transjakarta. Kasusnya mencuat pada 2014 lalu.

    Dalam wawancara bersama Tempo pada 18 November lalu, YF mengaku tak dapat menunjukkan alat bukti lain kecuali pakaian yang dikenakan. Selain alat bukti, korban mengaku tak memiliki saksi yang komprehensif. Saksi yang ada di lokasi kerap memihak pada pelaku.

    Tak hanya soal alat bukti dan saksi, Citra mengatakan polisi acap meminta korban untuk memperagakan ulang tragedi pelecehan seksual. Hal itu pula yang diakui oleh YF. YF mengatakan sempat frustrasi lantaran diminta polisi merekonstruksi peristiwa yang dialaminya di Halte Harmoni pada 20 Januari 2014.

    Baca: Ketika Korban Kekerasan Seksual Berhadapan dengan Proses Hukum

    Citra mau tak mau mengikutinya dengan dalih pihak berwenang supaya kasusnya segera kelar. Dalam hal ini, LBH Apik menilai polisi tak mempertimbangkan kondisi kejiwaan korban. Kasus kekerasan seksual kerap disamakan dengan kasus-kasus lain.

    Dalam rangka pemenuhan hak korban, Citra pun meminta polisi mereformasi perspektif institusinya. "Polisi harus memberi pemahaman lembaganya untuk berpihak pada korban dan membuka serta mengecek kasus-kasus yang pernah masuk untuk dikerjakan secara cepat," ujarnya.

    Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan polisi selama ini telah memenuhi fungsinya. Salah satunya menjamin hak korban.

    Baca: LBH APIK: Capres Belum Serius Bela Kasus Kekerasan Seksual

    Iqbal mengatakan seluruh korban kekerasan seksual akan diperiksa oleh unit khusus yang bernama Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Petugas PPA diisi oleh para polwan yang kompeten di bidangnya.

    Mereka telah dilatih menghadapi psikologi korban kekerasan seksual. Korban juga akan memperoleh pendampingan dari psikolog yang disediakan oleh pihak kepolisian. "SOP kami, korban pasti didampingi psikolog," kata Iqbal kepada Tempo saat dihubungi terpisah.

    Sementara itu, ihwal rekonstruksi kasus, Iqbal mengatakan polisi tak akan melibatkan korban. Ia juga menganulir pernyataan LBH Apik yang menyebut polisi kerap melibatkan korban untuk mempraktikkan ulang peristiwa pelecehan seksual. "Enggak ada itu. Enggak benar," kata dia.

    Koordinator Perubahan Hukum LBH Apik Veni Soregar mengatakan, selain pihak keamanan seperti polisi, pemerintah harus kooperatif dalam pengusutan kasus sensitif ini. Salah satunya dengan mendorong Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dengan adanya UU ini, korban akan terjamin haknya untuk memperoleh keadilan dalam kasus tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.