LBH APIK: Capres Belum Serius Bela Kasus Kekerasan Seksual

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka (kanan) berbincang dengan terpidana kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maknun saat menjadi narasumber pada diskusi empat pilar MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Novembe 2018. Diskusi tersebut membahas tema "Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual". ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menyayangkan narasi program calon presiden dan wakil presiden yang belum berorentasi pada perempuan. Koordinator Perubahan Hukum LBH Apik Veni Siregar mengatakan kedua pasangan calon presiden tidak memiliki program khusus untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual.

"Ini membuat kami berada di titik jenuh ketika politik hanya membicarakan masalah kampret dan cebong," kata Veni saat ditemui dalam konferensi pers Potret Buram Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 25 November 2018.

Baca: Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan ...

Menurut Veni, pasangan calon presiden seharusnya memiliki program yang mampu menutup ketimpangan pemerintah rezim lampau. Khususnya dalam menjalankan sistem hukum. Salah satunya, kata dia, menyediakan penjaminan bagi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus.

Saat ini penyelesaian kasus korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan mencapai titik darurat. Hal ini ditunjukkan dengan terkuaknya dua kasus besar yang menimpa seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Agni (bukan nama sebenarnya), dan seorang mantan pegawai tata usaha SMA N 7 Mataram, Baiq Nuril.

Baca: Ombudsman RI Desak ada Pembekalan KKN ...

Keduanya merupakan korban pelecehan seksual, namun tidak menerima keadilan. Nuril, misalnya, justru dikriminalisasi oleh pelaku. Ia dilaporkan balik karena telah merekam percakapan asusila dan dituding menyebarkannya. Nuril dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan divonis 6 bulan dan denda Rp 500 juta.

Dalam kasus Agni, korban tidak mendapat perlindungan dari kampus. Orientasi kampus tidak penuh pada pemenuhan hak korban. Sedangkan pelaku malah diberi keleluasaan, seperti diwisuda. Ini terjadi akibat negara tak memiliki regulasi yang tajam soal kekerasan seksual.

Simak: Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU PKS yang Lambat ...

Saat ini, LBH APIK bersama dengan Komnas Perempuan dan lembaga bantuan hukum lainnya mengupayakan pengesahan rancangan undang-undang kekerasan terhadap perempuan (RUU PKS). Veni mengatakan pemerintah, termasuk capres yang nanti akan menjadi pemimpin negara, harus tegas merevolusi mental para praktisi hukum dan akademikus. Tujuannya supaya negara mampu menjamin keamanan siswanya melakukan kegiatan di lingkungan pendidikan.






Simalakama Tempat Hiburan Malam Rawa Malang, dan Prostitusi Sajem di Jakarta Utara

3 jam lalu

Simalakama Tempat Hiburan Malam Rawa Malang, dan Prostitusi Sajem di Jakarta Utara

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara Yusuf Madjid menilai tempat hiburan malam di Kampung Rawa Malang harus disatukan dengan TPU.


Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

4 jam lalu

Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

Pemerintah Kota Jakarta Utara meningkatkan pengawasan tempat usaha hiburan tidak berizin dengan menggelar patroli keliling di lokasi prostitusi.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

17 jam lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

20 jam lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Anies Baswedan Direkomendasikan Jadi Capres di Muskercab, Mardiono Sebut Masih Aspirasi Kader

21 jam lalu

Anies Baswedan Direkomendasikan Jadi Capres di Muskercab, Mardiono Sebut Masih Aspirasi Kader

Nama Anies Baswedan direkomendasikan oleh DPC PPP untuk menjadi capres 2024 yang bakal disodorkan dalam muswil DKI


Anies Baswedan Hadir di Mukercab PPP, Mardiono Sebut Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

23 jam lalu

Anies Baswedan Hadir di Mukercab PPP, Mardiono Sebut Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Mardiono mengatakan kehadiran Anies Baswedan dalam acara penutupan Mukercab tidak menjadi masalah karena termasuk dalam forum seremonial.


Menteri Bintang Puspayoga Ungkap Remaja Putri 13 Tahun Korban Kekerasan Seksual Sangat Trauma

1 hari lalu

Menteri Bintang Puspayoga Ungkap Remaja Putri 13 Tahun Korban Kekerasan Seksual Sangat Trauma

Menteri Bintang Puspayoga mengunjungi rumah remaja putri berusia 13 tahun korban kekerasan seksual.


4 Anak 11-13 Tahun Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Hentikan Konten Asusila Dewasa

1 hari lalu

4 Anak 11-13 Tahun Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Hentikan Konten Asusila Dewasa

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menginstruksikan konten asusila dewasa yang mempengaruhi pertumbuhan anak.


Kekerasan Seksual Anak di Jakarta Utara, Menteri Bintang Puspayoga Salut Keberanian Kakak

1 hari lalu

Kekerasan Seksual Anak di Jakarta Utara, Menteri Bintang Puspayoga Salut Keberanian Kakak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak masyarakat berani melaporkan tindak kekerasan seksual anak.


Anies Baswedan Puji Pendukung dan Pemilih PPP Rasional, Tak Sejalan Dia Cari yang Lain

1 hari lalu

Anies Baswedan Puji Pendukung dan Pemilih PPP Rasional, Tak Sejalan Dia Cari yang Lain

Anies Baswedan menyatakan pendukung dan pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah rasional.