Pernyataan Blunder Jokowi, dari Sontoloyo sampai Tabok PKI

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pengarahan para kepala desa se Provinsi Lampung di Islamic Center Sukadana, Lampung Timur, Jumat, 23 November 2018. Foto: Istimewa

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pengarahan para kepala desa se Provinsi Lampung di Islamic Center Sukadana, Lampung Timur, Jumat, 23 November 2018. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, belakangan agak berbeda. Jokowi mengeluarkan sejumlah istilah yang tak biasa, seperti sontoloyo, genderuwo, sampai akan menabok penyebar hoaks Jokowi simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI.

    Baca: Di Dua Momen Ini Jokowi Curhat Kerap Dikaitkan dengan PKI

    Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Shadzily mengatakan, beberapa ucapan Jokowi tersebut bukan asal nyinyir bicara tanpa mempertimbangkan efek elektoral terhadap dirinya. "Sudah diukur sedemikian rupa. Pak Jokowi kan jago soal begituan," kata Ace saat ditemui Tempo di bilangan Menteng, Jakarta pada Senin, 12 November 2018.

    Berikut ini tiga blunder pernyataan Jokowi.

    1. Politikus Sontoloyo

    Presiden Jokowi mengatakan banyak politikus sontoloyo di Indonesia. Ia meminta masyarakat berhati-hati terhadap mereka yang masuk kategori ini. "Hati-hati banyak politikus baik-baik tapi banyak juga politikus sontoloyo," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

    Sebelum melontarkan pernyataan itu, Jokowi menjelaskan alasan pemerintah berencana mencairkan dana kelurahan tahun depan. Namun rencana ini oleh sejumlah pihak terutama kubu oposisi dinilai politis.

    Padahal, kata Jokowi, dana kelurahan ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat di perkotaan setelah ada dana desa bagi penduduk pedesaan. Masyarakat bisa menggunakan dana kelurahan ini untuk memperbaiki jalan atau saluran air. "Kok jadi ramai. Kami semua ingin agar untuk rakyat jangan dihubungkan dengan politik," tuturnya.

    2. Politik Genderuwo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.