KTT ASEAN, Jokowi Minta Peningkatan Kerja Sama Maritim

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menghadiri KTT ke-6 ASEAN-AS di Suntec Convention Centre, Singapura, Kamis, 15 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menghadiri KTT ke-6 ASEAN-AS di Suntec Convention Centre, Singapura, Kamis, 15 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta peningkatan kerja sama maritim untuk memperkuat ekonomi, perdamaian, dan stabilitas negara.  Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam ASEAN-India Informal Breakfast Summit yang digelar di Suntec Convention Centre, Singapura, pada Kamis 15 November 2018.

    "Indonesia, ASEAN, dan India memiliki shared vision kerja sama maritim dengan menekankan upaya untuk memperkuat investasi dan perdagangan, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, dan meningkatkan keamanan maritim," kata Jokowi yang dikutip dalam siaran tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Kamis, 15 November 2018.

    Baca: Jokowi Ajak PM Australia Ambil Bagian dalam Perdamaian Palestina

    Jokowi yakin semua upaya itu bisa dicapai bila tiap negara saling memperkuat kawasan Indo-Pasifik yang mengedepankan kerja sama maritim, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan. "Kerja sama maritim adalah kunci utama kemitraan ASEAN-India. Laut yang aman adalah common destiny kita," katanya.

    Melalui kerja sama Indo-Pasifik, kata Jokowi, kemitraan ASEAN-India akan semakin erat, bertumbuh lebih sejahtera, dan dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

    Baca: Jokowi Minta ASEAN Terlibat Selesaikan Konflik Rakhine Myanmar

    Pertemuan ASEAN-India Informal Breakfast Summit tidak hanya dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan ASEAN. Tetapi juga dihadiri oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.