Keterangan Saksi Kasus Meikarta Tak Sinkron, KPK: Bicara Jujur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Penyidik KPK telah mengembangkan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2011, dan menetapkan dua tersangka baru, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Izil Azhar, atas penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Penyidik KPK telah mengembangkan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2011, dan menetapkan dua tersangka baru, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Izil Azhar, atas penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi kasus suap proyek Meikarta. Namun para saksi yang telah diperiksa itu kerap memberikan keterangan yang tidak sinkron.

    Baca juga: KPK Cecar Eks Presdir Lippo Cikarang Soal Duit Suap Meikarta

    Menurut KPK, saksi tersebut berasal dari pejabat pemerintah daerah dan pegawai Lippo Group.

    "KPK menemukan adanya ketidaksinkronan keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo Group," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 14 November 2018.

    KPK mengingatkan ada ancaman pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk saksi yang memberikan keterangan palsu. Karena itu, KPK meminta saksi bicara jujur. Selain itu, KPK juga meminta agar pihak lain tidak berupaya memengaruhi keterangan para saksi. "Ada ketentuan larangan melakukan perbuatan Obstruction of Justice di Pasal 21 UU Tipikor tersebut," ujar Febri.

    Dalam kasus Meikarta, KPK telah memeriksa sekitar 69 saksi. Mereka terdiri dari 12 orang pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 17 dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan 40 orang dari pihak Lippo.

    Baca juga: KPK Dalami Dugaan Duit Suap Meikarta dari Korporasi

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas di Kabupaten Bekasi menjadi tersangka suap untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. KPK menyangka suap diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan dan satu pegawai Lippo Group.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.