JK Sambut Baik Penggantian Taufik Kurniawan Secepatnya

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Penyidik KPK resmi menahan Taufik selama 20 hari pertama. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaWakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyambut baik rencana Partai Amanat Nasional (PAN) segera mengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR setelah ditetapkan sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: PAN Tetapkan Satu Nama Pengganti Taufik Kurniawan di DPR

"Tidak mungkin dia aktif sebagai ketua, tapi dia masih di dalam tahanan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 6 November 2018. "Kasian juga orang baik," ujar dia lagi.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya masih membahas pengganti Taufik. "Kami punya 47 anggota DPR RI minus Pak Taufik. Penggantinya akan dipilih dari 47 orang itu," kata dia di Istana Wakil Presiden, Senin, 5 November 2018.

Eddy menepis kabar Hanafi Rais sebagai pengganti Taufik. Menurut dia, seluruh anggota merupakan kandidat yang kuat untuk menempati posisi Wakil Ketua DPR.

Baca: Soal Pengganti Taufik Kurniawan di DPR, Ini Jawaban PAN

"Saya pikir apapun itu beredar nama-nama tersebut hanya asumtif dan spekulatif saja. Hingga sampai saat ini belum ada yang pasti (menggantikan Taufik)," ujarnya.

Taufik Kurniawan ditahan KPK, pada Jumat, 2 November 2018 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen. Taufik diduga menerima uang suap Rp 3,65 miliar.






Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

3 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

3 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.