Dua Nama Disebut-sebut sebagai Calon Pengganti Taufik Kurniawan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan. TEMPO/Dasril Roszandi

    Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan ada dua nama yang secara informal muncul sebagai kandidat pengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. "Dalam obrolan-obrolan memang muncul dua nama, yaitu Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap dan Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais," kata Drajad, Kamis, 1 November 2018.

    Partai Amanat Nasional tengah mengevaluasi posisi Taufik Kurniawan di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno sebelumnya mengatakan marwah dan martabat dipertimbangkan dalam mengevaluasi Taufik yang ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Baca: KPK: Taufik Kurniawan Sudah Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan

    Taufik tersangka kasus suap penganggaran Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.

    KPK menyangka Taufik terlibat membantu Bupati Kebumen nonaktif, Fuad Yahya mengurus penganggaran DAK senilai Rp 100 miliar itu. Sebagai imbalannya dijanjikan 5 persen dari anggaran itu. Menurut KPK, Taufik  telah menerima imbalan sebesar Rp 3,65 miliar.

    Baca: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Minta KPK Undur Pemeriksaan

    Drajad menegaskan nama Mulfachri dan Hanafi muncul secara informal dan secara resmi belum ada nama pengganti Taufik di DPR. Dia mengatakan partai masih berfokus memberi bantuan hukum kepada Taufik seumpama dibutuhkan.

    Menurut Drajad seorang unsur pimpinan DPR menyampaikan bahwa Taufik Kurniawan masih bisa menjabat sebagai Wakil Ketua selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, sisa masa jabatan yang tinggal kurang setahun juga menjadi faktor menyangkut efektivitas yang dipertimbangkan. "Sisa masa bakti kurang dari satu tahun dan terpotong kampanye hingga April."

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.