Suap Proyek, KPK Sita 16 Bidang Tanah Bupati Lampung Selatan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara, menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Anjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, dalam tindak pidana korupsi terkait dengan kasus suap proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara, menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Anjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, dalam tindak pidana korupsi terkait dengan kasus suap proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 16 bidang tanah yang diduga menyangkut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan. KPK menyatakan 16 tanah tersebut berada di Lampung Selatan.

    Baca: KPK Perpanjang Penahanan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan

    "Papan penyitaan telah dipasang agar menjadi pengetahuan bagi pihak terkait dan agar tidak dipindahtangankan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kamis, 1 November 2018.

    Menurut Febri luas tanah masing-masing berkisar antara 1 sampai 2 hektar untuk tiap bidang tanah yang disita. Tanah tersebut dimiliki atas nama anak Zainudin dan pihak lain.

    KPK menetapkan Zainudin menjadi tersangka TPPU senilai Rp 57 miliar. KPK menduga uang yang disamarkan oleh adik Ketua MPR Zulkifli Hasan ini berasal dari imbalan proyek di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

    Simak juga: KPK Temukan Imbalan Rp 56 Miliar di Kasus Zainudin Hasan

    Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin menjadi tersangka suap proyek di Lampung Selatan. KPK menyangka dia mendapatkan imbalan fee sebesar 10-17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.