PGI Minta Sekolah Minggu Dicabut dari RUU Pesantren

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jeirry Sumampow (kedua kanan) dalam jumpa pers terkait rusuh Tolikara di Kantor PGI, Jakarta, 18 Juli 2015. Mereka meminta lembaga independen membentuk tim ivestigasi terkait terjadinya bentrokan antara Jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan umat Muslim yang sedang menunaikan Salat Ied di Tolikara, Papua. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Juru Bicara Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jeirry Sumampow (kedua kanan) dalam jumpa pers terkait rusuh Tolikara di Kantor PGI, Jakarta, 18 Juli 2015. Mereka meminta lembaga independen membentuk tim ivestigasi terkait terjadinya bentrokan antara Jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan umat Muslim yang sedang menunaikan Salat Ied di Tolikara, Papua. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Jeirry Sumampow, meminta agar umat Kristen atau minimal organisasinya dapat lebih dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

    Baca: Mantan Ketua MK: Kritik PGI soal RUU Pesantren Perlu Didengar

    “Sebetulnya respons kemarin itu hanya ingin menjawab keresahan yang ada di umat. Kami memang masih kekurangan informasi soal rancangan undang-undang ini,” kata Jeirry dalam acara diskusi di Media Center MPR/ DPR RI Gedung Nusantara III, Selasa 30 Oktober 2018.

    Jeirry pun menyampaikan dua saran sebagai bahan pertimbangan bagi DPR dalam merumuskan RUU tersebut. Pertama, ia meminta untuk mengeksklusi (mengeluarkan) ayat-ayat yang mengatur kegiatan Sekolah Minggu dan Katekisasi di gereja dalam RUU tersebut.

    Menurutnya, pasal 69 yang mengatur kedua kegiatan tersebut dirasa kurang sesuai. Sebab, dua kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan keagamaan. Ia pun mempersilakan agar undang-undang ini berjalan khusus untuk mengatur Pesantren, dengan alasan agar tidak membingungkan penganut umat beragama lain.

    Baca: PGI Kritik Dua Pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

    Meski begitu, ia mengaku bisa menangkap semangat keberagaman yang ada dalam rancangan undang-undang ini. “Ini untuk memperlihatkan undang-undang ini tidak mengatur hanya satu pendidikan keagamaan. Saya kira spirit ini kami tangkap juga,” ujar dia.

    Saran kedua, Jeirry mengatakan, ketimbang memformalkan Sekolah Minggu dan Katekisasi, ia memandang akan lebih baik bila yang diatur adalah sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh gereja. Sekolah ini, menurut dia, bisa diatur dalam undang-undang agar bisa memasukkan kurikulum pendidikan keagamaan secara lebih mendalam. Menurutnya hal ini lebih sepadan, bila disandingkan dengan pesantren.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.