KPK akan Periksa James Riady untuk Kasus Suap Meikarta Hari Ini

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • James Riady: Kita Harus Berani Ambil Visi Yang Besar

    James Riady: Kita Harus Berani Ambil Visi Yang Besar

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan untuk CEO Lippo Group James Riady dalam perkara dugaan suap perizinan proyek Meikarta hari ini, Selasa, 30 Oktober 2018. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk sembilan tersangka dalam kasus itu.

    "Besok diagendakan pemanggilan terhadap James Riady sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Meikarta untuk sembilan tersangka," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 29 Oktober 2018.

    Baca: KPK Periksa James Riady untuk Kasus Suap ...

    Febri belum menjelaskan soal materi pemeriksaan bos Lippo Group itu. James adalah saksi ke35 yang diperiksa dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah memeriksa 34 saksi yang berasal dari Lippo Group, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    KPK memeriksa James setelah menggeledah rumahnya pada 18 Oktober 2018. Rumah James adalah satu dari belasan tempat yang digeledah KPK secara Marathon pada 17 Oktober sampai 18 Oktober 2018.

    Baca: Soal Keterlibatan James Riady di Suap Meikarta ...

    KPK menyita dokumen, uang tunai, dan bukti keuangan yang diduga terkait dengan kasus Meikarta di tempat-tempat itu. Namun, penyidik KPK tak menyita barang bukti apapun dari rumah James Riady.

    KPK menggeledah menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Bekasi dan Surabaya pada 14 Oktober dan 15 Oktober 2018. Pascaoperasi senyap KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas Kabupaten Bekasi sebagai tersangka karena diduga menerima suap untuk memuluskan proses perizinan proyek Meikarta. KPK menduga suap itu diberikan oleh Direktur Opersional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan dan satu pegawai Lippo Group.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.