Soal RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, Ini Saran Muhammadiyah

Reporter

Sejumlah santri mengaji Kitab Kuning di Kompleks Ponpes Lirboyo, 30 Mei 2017. Puluhan ribu datang ke pesantren ini karena dikenal memiliki pola pendidikan yang tradisional untuk belajar dan mendalami agama Islam. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak seluruh pihak untuk membahas mengenai RUU Pesantren dan Pendidikan Agama supaya tidak terjadi diskriminasi. Apalagi mengingat pendidikan keagamaan di Indonesia tidak hanya Islam.

"Pemerintah perlu melibatkan 'stakeholder' yang lebih luas, karena yang kami ketahui Kementerian Agama itu lebih banyak dan berkonsentrasi kepada pesantren dan pendidikan keagamaan Islam saja, padahal di dalamnya lebih luas dari itu," kata Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Trisno Raharjo pada Kamis, 25 Oktober 2018.

Baca: RUU Pesantren Dikritik, Ketua DPR: Masih Tahap Pengembangan

Trisno mengatakan perlu ada kajian secara mendalam sebelum membahas lebih jauh terkait RUU tersebut. Pihaknya menilai perlu dilakukan kajian secara menyeluruh yang melibatkan pihak-pihak dari setiap agama resmi di Indonesia.

Secara prinsip, kata Trisno, Muhammadiyah memahami maksud dimunculkannya pembahasan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama. Namun, dia mengingatkan bahwa pendidikan keagamaan di Indonesia tentu menyangkut lima agama lain yang diakui Pemerintah, seperti pendidikan agama Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.

Baca: Bahas RUU Pesantren, DPR Akan Undang Organisasi Keagamaan

"Yang tampak sekarang ini, seolah-olah RUU ini hanya membahas pesantren dan pendidikan agama Islam. Itu kan (seharusnya) lebih luas. Ini yang kami lihat harus dikaji sebaik-baiknya. Sampai saat ini kami masih melihat bahwa ini lebih tepat satu sistem," kata Trisno.

DPR sebelumnya melalui rapat paripurna pada Selasa, 16 Oktober lalu menyetujui adanya RUU Pesantren dan Pendidikan Agama sebagai usulan inisiatif dari DPR RI. Pembahasan draf RUU tersebut, menurut DPR, telah mendapat masukan dari sejumlah pimpinan pondok pesantren, pimpinan lembaha diniah serta akademisi.

Namun usulan RUU tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-gereja Indonesia atau PGI. PGI keberatan atas beberapa pasal yang mengatur kegiatan ibadah sekolah minggu dan katekisasi oleh gereja hingga izin yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Baca: PGI Protes RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Pasal-pasal Ini






Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

5 hari lalu

Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

Politikus PSI minta pemerintah tidak berpihak dalam alokasi dana hibah yang dinilai timpang karena MUI DKI diusulkan Rp 15, dan NU hanya Rp 4 miliar


Inilah Daftar 13 Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027

5 hari lalu

Inilah Daftar 13 Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027

Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti kembali terpilih menjadi Ketum dan Sekum PP Muhammadiyah 2022-2027 dalam Muktamar 2022. Selain itu, ada 11 nama lainnya yang terpilih sebagai anggota pengurus.


Pernah Jadi Sekretaris Buya Syafii, Ini Profil Ketum PP Muhammadiyah 2 Periode Haedar Nashir

6 hari lalu

Pernah Jadi Sekretaris Buya Syafii, Ini Profil Ketum PP Muhammadiyah 2 Periode Haedar Nashir

Haedar Nashir kembali terpilih menjadi Ketum PP Muhammadiyah periode 2022-2027. Sebelumnya, ketika Buya Syafii menjabat sebagai Ketum PP Muhammadiyah, Haedar pernah menjabat sebagai sekretaris.


Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

6 hari lalu

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

Terpilihnya kembali Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dinilai sebagai bentuk otonomi organisasi tersebut.


NU DKI Protes Dana Hibah 'Cuma' Rp 4 Miliar, PDIP: Itu Usulan Era Pak Anies Baswedan

6 hari lalu

NU DKI Protes Dana Hibah 'Cuma' Rp 4 Miliar, PDIP: Itu Usulan Era Pak Anies Baswedan

Johnny Simanjuntak menyebut, komisinya merekomendasikan PWNU DKI peroleh dana hibah Rp 5 miliar tahun depan, naik dari Rp4 miliar usulan DKI Jakarta.


2 Periode Haedar Nashir Pimpin PP Muhammadiyah, Begini Profil dan Pemikirannya

6 hari lalu

2 Periode Haedar Nashir Pimpin PP Muhammadiyah, Begini Profil dan Pemikirannya

Haedar Nashir kembali terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 2022-2027. Begini profil dan pemikirannya.


Haedar Nashir Jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah Lagi, Ganjar Pranowo: Selamat

6 hari lalu

Haedar Nashir Jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah Lagi, Ganjar Pranowo: Selamat

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Haedar Nashir yang kembali terpilih jadi Ketua Umum PP MUhammadiyah di Muktamar Solo.


Terpilih Lagi Jadi Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir Sampaikan 4 Poin Penting

6 hari lalu

Terpilih Lagi Jadi Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir Sampaikan 4 Poin Penting

Haedar Nashir menguraikan beberapa poin amanat yang diberikan kepadanya dalam memimpin Muhammadiyah ke depan.


Haedar Nashir Terpilih sebagai Ketum PP Muhammadiyah 2022-2027

7 hari lalu

Haedar Nashir Terpilih sebagai Ketum PP Muhammadiyah 2022-2027

Terpilihnya Haedar Nashir sebagai Ketum dan Abdul Mu'ti sebagai Sekum berdasarkan hasil Sidang Pleno VIII Muktamar Muhammadiyah ke-48


Haedar Nashir Dinilai Berpeluang Besar Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah

7 hari lalu

Haedar Nashir Dinilai Berpeluang Besar Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah

Menko PMK, Muhadjir Effendy berharap duet Haedar Nashir - Abdul Mu'ti dapat kembali memimpin Muhammadiyah untuk periode lima tahun ke depan.