Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RUU Pesantren Dikritik, Ketua DPR: Masih Tahap Pengembangan

Reporter

image-gnews
Ketua DPR Bambang Soesatyo. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Ketua DPR Bambang Soesatyo. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengimbau agar masyarakat tetap memantau perkembangan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Ia menegaskan bahwa DPR adalah tempat menampung aspirasi masyarakat dan tidak akan sembarangan bertindak.

"Pasti DPR tidak akan memutuskan secara sepihak. Pasti akan diundang juga sektor yang ada, termasuk dari PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia)," kata Bamsoet di Gedung Nusantara III pada Jumat, 26 Oktober 2018.

Baca: PGI Kritik Dua Pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

PGI melayangkan kritik terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Agama yang disetujui dalam rapat paripurna pada 16 Oktober 2018 sebagai RUU inisiatif DPR. Keberatan PGI menyasar pasal 69 dan 70 dalam RUU ini yang mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi yang rutin diadakan oleh gereja. Kedua pasal ini diantaranya mengatur minimal anak didik dan mewajibkan mereka untuk mengantongi izin dari kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota.

Atas dasar itu, PGI menilai DPR tidak paham mengenai substansi dari sekolah minggu dan katekisasi. Menurut mereka, kedua kegiatan ini meskipun memuat nilai pendidikan dan bernama sekolah tapi masih dalam rangkaian peribadahan gereja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Setelah ke Muhammadiyah, Jokowi Safari ke KWI dan PGI

"Sekolah minggu memang memakai kata sekolah, tapi sekolah minggu dan katekisasi itu adalah bagian dari peribadahan gereja. Sebagai sebuah peribadahan kan gak bisa dibatasi jumlahnya, ini dibatasi 15. Disebutkan juga harus dapat izin dari Kemenag. Masa untuk beribadah minta izin," kata Sekertaris Umum PGI Gomar Gultom saat dihubungi Tempo, hari ini.

Bamsoet mengatakan agar semua pihak yang merasa keberatan untuk bersabar karena RUU Pesantren ini masih dalam pengembangan. Ia menyampaikan, baik sepuluh fraksi di DPR maupun pemerintah pasti menginginkan hasil kebijakan yang baik. "Ujungnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan dan menjaga NKRI dari perbuatan tidak penting yang mengancam keretakkan hubungan antar sesama anak bangsa," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPR RI Sudah Teken Dokumen Naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Maarten Paes

5 hari lalu

Tiga calon pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen (kiri bawah), Thom Haye (kanan bawah), dan Maarten Paes (kiri atas) saat menghadiri rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Ad Interim Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (RI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 7 Mater 2024. (Foto: PSSI)
Ketua DPR RI Sudah Teken Dokumen Naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Maarten Paes

Ketua DPR RI Puan Maharani menandatangani dokumen naturalisasi tiga pemain tersebut setelah Komisi X dan III memberikan persetujuannya Kamis lalu.


Airlangga Hartarto Bantah Skenario Golkar Rebut Kursi Ketua DPR

8 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Airlangga Hartarto Bantah Skenario Golkar Rebut Kursi Ketua DPR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tidak ada skenario partainya untuk merebut kursi Ketua DPR RI.


International Women's Day Jogja 2024: Suarakan Tuntutan untuk Perempuan dan Minoritas Gender

10 hari lalu

Massa aksi menyuarakan penegakan hak-hak perempuan dan minoritas gender dalam peringatan International Women's Day Jogja 2024 di Bundaran UGM, pada Jumat 8 Maret 2024. TEMPO/Rachel Farahdiba R
International Women's Day Jogja 2024: Suarakan Tuntutan untuk Perempuan dan Minoritas Gender

Pada peringatan International Women's Day (IWD) Jogja 2024, para peserta membawa tuntutan berbeda yang menarik perhatian massa aksi. Apa tuntutannya?


Hadiri KTT di Perancis, Puan Maharani Absen di Sidang Paripurna DPR

14 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hadiri KTT di Perancis, Puan Maharani Absen di Sidang Paripurna DPR

Puan Maharani absen dalam rapat paripurna ke-13 DPR dan digantikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.


Bagaimana Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR? Ini Penjelasannya

17 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR? Ini Penjelasannya

Mekanisme pemilihan pimpinan DPR diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. Setiap fraksi bisa mengajukan 1 nama untuk menjadi ketua DPR. Ini penjelasannya.


Unggul Sementara Real Count KPU, Puan Maharani Pernah Meraup Suara Terbanyak di Pemilu 2019

28 hari lalu

Kepsen:Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghadiri kampanye akbar PDIP di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Ahad, 4 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Unggul Sementara Real Count KPU, Puan Maharani Pernah Meraup Suara Terbanyak di Pemilu 2019

Sebelum meraih posisi puncak sementera dalam Pileg 2024, Puan Maharani juga sempat meraup suara terbanyak dalam Pileg 2019.


Gerakan Kampus Kritik Jokowi, Ketua DPR: Mereka Ingin Konstitusi Berjalan dalam Koridornya

42 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani, menemui awak media di Kompleks Parlemen usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Gerakan Kampus Kritik Jokowi, Ketua DPR: Mereka Ingin Konstitusi Berjalan dalam Koridornya

Puan Maharani menyebut masyarakat sipil dan sivitas akademik ingin peraturan perundang-undangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.


Puan Maharani Soroti Sopan Santun Anak Muda: Jangan Semena-mena, Adab Ketimuran Dijaga

56 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani, menemui awak media di Kompleks Parlemen usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Puan Maharani Soroti Sopan Santun Anak Muda: Jangan Semena-mena, Adab Ketimuran Dijaga

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengaku miris melihat kurangnya adab dan sopan santun anak muda.


Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

16 Januari 2024

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 - 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

Puan Maharani menyebut pihaknya akan bertanggung jawab atas absennya ratusan anggota DPR pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III pada Selasa, 16 Januari 2024.


Jokowi Disebut Pernah Marah karena KPK Usut Korupsi E-KTP, Ini Kilas Balik Kasus yang Seret Setya Novanto

4 Desember 2023

Ekpsresi terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Sebagaimana diketahui, Setnov sempat dipindah ke Lapas Gunung Sindur setelah kabur dari Rumah Sakit Santosa Bandung pada Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Jokowi Disebut Pernah Marah karena KPK Usut Korupsi E-KTP, Ini Kilas Balik Kasus yang Seret Setya Novanto

Jokowi disebut pernah memarahi Ketua KPK Agus Rahardjo gara-gara pengusutan korupsi e-KTP. SImak kilas kasus korupsi yang menyeret Setya Novanto ini.