TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menggelontorkan dana kelurahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menuai polemik. Selain dianggap tak memiliki payung hukum, partai oposisi menilai pencairan dana kelurahan bersifat politis lantaran bertepatan dengan pemilu 2019.
Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menampik dana kelurahan bersifat politis. Tjahjo mengklaim pembahasan dana kelurahan sudah dimulai sejak tahun 2016.
Baca: Istana Bantah Dana Kelurahan Bertujuan Politis
"Itu sudah dua tahun. Ya kalau dikait-kaitkan politik ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan semua pasti diisukan kok dekat dengan pilpres," kata Tjahjo di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Persoalan dana kelurahan sempat disinggung dalam rapat dengar pendapat Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat 3 Oktober 2016 yang membahas pagu anggaran 2017 Kemendagri tahun 2017 itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri mengatakan kementerian sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) soal kecamatan dan kelurahan. Jika menilik keterangan waktu berlangsungnya rapat, Sekjen Kemendagri ketika itu ialah Yuswandi A. Tumenggung.
Sekjen Kemendagri menjawab pertanyaan dari pimpinan Komisi Pemerintahan DPR Rambe Kamarul Zaman. Rambe mengatakan, dana kelurahan hingga saat tersebut belum jelas. Dia pun menanyakan seumpama pemerintah memiliki usulan untuk dibicarakan dan ditindaklanjuti.
Baca: PKS Mengusulkan Dana Kelurahan Direalisasikan Setelah Pemilu
Rencana pemberian dana kelurahan baru ramai dibicarakan setelah diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembukaan acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 pada Jumat, 19 Oktober lalu. Jokowi mengatakan kebijakan itu dibuat lantaran banyaknya keluhan dari masyarakat di tingkat kelurahan.
Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Alex Indra Lukman mengatakan usulan dana kelurahan memang muncul belakangan. Itu sebabnya, kata Alex, usulan tersebut tak termasuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 yang diajukan pada pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu.
Dua hari sebelum pengumuman Jokowi Jumat pekan lalu, Badan Anggaran DPR sudah menyepakati postur sementara RAPBN 2019, termasuk di dalamnya soal penganggaran dana kelurahan. Banggar menyetujui alokasi dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang berasal dari pengurangan dana desa yang diusulkan sebesar Rp 73 triliun. Alex mengatakan, dana Rp 3 triliun itu akan digelontorkan untuk 8.212 kelurahan.
Baca: FITRA Tolak Rencana Dana Desa Dipotong untuk Dana Kelurahan
Belum jelas kapan usulan dana kelurahan itu pertama kali dibahas di rapat Badan Anggaran. Namun Presiden Jokowi sebenarnya telah menyinggung soal dana kelurahan pada 25 Juli lalu. Dua hari sebelumnya, Jokowi bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Ketua Apeksi Airin Rachmy Diany mengatakan, para wali kota mengeluhkan dana kelurahan kepada Jokowi.
Dalam keterangannya kemudian, Jokowi mengatakan akan mengusahakan dana kelurahan asalkan APBN mampu menopang. "Apakah fiskal kita mampu, kalau mampu juga akan diberikan," kata Jokowi pada Rabu, 25 Juli 2018, seperti dikutip dari setkab.go.id.
Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat memasukkan dana kelurahan ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Politikus Partai Golkar ini juga mengklaim seluruh fraksi sudah sepakat ihwal adanya dana kelurahan. "Sepuluh fraksi setuju," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Baca: Anggota Banggar PDIP: Payung Hukum Dana Kelurahan adalah UU APBN
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Mohamad Nizar Zahro menyatakan menolak karena menilai penganggaran dana kelurahan dalam APBN itu tak memiliki dasar hukum. "Dana kelurahan itu tidak ada di UU, maka batal demi hukum walaupun diusulkan," kata Nizar saat ditemui terpisah.
Selain persoalan payung hukum, sejumlah pihak menilai pencairan dana kelurahan di tahun Pemilihan Umum 2019 bersifat politis. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan dana kelurahan tak disinggung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pengajuan RAPBN 2019 pada medio Agustus lalu.
"Kenapa kok tiba-tiba masuk tanpa ada payung hukum memadai, tanpa perencanaan yang memadai, ini yang kemudian kok baru turun menjelang pilpres," kata Hidayat.
Divisi Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino menyarankan pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dan regulasi terkait lainnya. Tujuannya, kata dia, agar kebijakan alokasi dana kelurahan tidak bersifat politis di tahun pemilu, tetapi dapat berlanjut dan memiliki fungsi serta kedudukan lebih jelas.
Gulfino juga mengingatkan ihwal adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan pembiayaan kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). FITRA pun menolak pemotongan dana desa untuk alokasi dana kelurahan.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng berharap pemerintah tak terburu-buru mengalokasikan dana kelurahan. Dia khawatir program yang dipaksakan justru akan menguatkan tudingan adanya kepentingan politis lantaran penganggaran dana kelurahan dilakukan menjelang pilpres 2019. "Pemerintah perlu memperjelas instrumen hukum dan teknisnya agar program ini tak dianggap sebagai gula-gula politik," kata Robert.
