Wagub Uu: HSN Ubah Pola Pikir Masyarakat tentang Pesantren

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menjadi pembina apel pagi peringatan Hari Santri Nasional (HSN)  tingkat provinsi Jabar tahun 2018, di halaman  Gedung Sate, Bandung, Senin, 22 Oktober 2018. (dok Pemprov Jabar)

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menjadi pembina apel pagi peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tingkat provinsi Jabar tahun 2018, di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin, 22 Oktober 2018. (dok Pemprov Jabar)

    INFO JABAR - Hari Santri Nasional (HSN) yang diperingati setiap 22 Oktober berhasil mengubah mindset atau pola pikir masyarakat terhadap pesantren. Dulu, pesantren diidentikkan dengan pilihan terakhir siswa yang tidak diterima di sekolah negeri maupun perguruan tinggi.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memaparkan, sebelumnya, pesantren dijadikan opsi terakhir bagi anak. Namun, sejak ditetapkannya HSN pada 2015, kini pesantren mulai kebanjiran santri, bahkan menjadi opsi prioritas.

    "Alhamdulillah dengan hari santri ini pesantren-pesantren sekarang kebanjiran santri. Orang tua sekarang banyak yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Diakui, di pesantren kami dan alumni-alumni pesantren kami ini, banyak santri yang tidak tertampung," kata Uu setelah menjadi pembina apel pagi dalam rangka memperingati HSN tingkat Provinsi Jawa Barat 2018 di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin, 22 Oktober 2018.

    Uu mengaku bangga akan adanya HSN. Bagi dia, kini santri sudah semakin diakui, baik masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu, Uu ingin terus mendorong payung hukum yang akan menjamin keberlangsungan serta perkembangan pesantren tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di seluruh Indonesia.

    Apel pagi untuk memperingati HSN kali ini menjadi istimewa. Sebab, para peserta berpenampilan layaknya santri. Peserta pria mengenakan baju koko dan sarung, sedangkan peserta wanita mengenakan busana muslimah. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.