Pemerintah Kota Palu Petakan 24 Titik Alternatif Hunian Sementara

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Sekjen PBB Antonio Guterres meninjau lokasi terdampak gempa dan tsunami Palu di Bandara Mutiara SIS Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 12 Oktober 2018. REUTERS/Jorge Silva

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Sekjen PBB Antonio Guterres meninjau lokasi terdampak gempa dan tsunami Palu di Bandara Mutiara SIS Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 12 Oktober 2018. REUTERS/Jorge Silva

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Palu Hidayat mengatakan pemerintah daerahnya sedang menyiapkan pembangunan hunian sementara atau huntara untuk korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Pada masa tanggap darurat ini, Pemkot Palu sudah mendata 24 titik alternatif huntara.

    Baca: Dua Pekan Pasca Gempa, Ojek Online di Kota Palu Mulai Beroperasi

    “Sebanyak 24 titik itu nanti akan kami serahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dikaji ulang,” kata Hidayat saat ditemui di rumah dinas Wakil Wali Kota Palu, Jumat sore, 12 Oktober 2018.

    Huntara akan menampung seluruh korban gempa yang rumahnya roboh terimbas bencana. Jumlah keseluruhan huntara belum diketahui pasti lantaran pemerintah masih mendata hunian korban yang rusak ringan dan rusak berat. Namun, dalam data sementara yang diterima Pemerintah Kota Palu, rumah rusak keseluruhan (ringan dan berat) akibat gempa dan tsunami mencapai 68.451.

    Baca: Pasar di Kota Palu Mulai Beroperasi Setelah Terkena Gempa

    Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat berkunjung ke Palu bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan CEO World Bank Kristalina Georgieva, kemarin, mengatakan pemerintah akan segera merealisasikan pembangunan huntara ini. Huntara direncanakan berdiri dalam 3-4 bulan mendatang.

    Hidayat mengatakan anggaran huntara berasal dari pemerintah pusat. Begitu pula dengan desain bangunannya. Warga akan tinggal di huntara selagi pemerintah menyiapkan hunian tetap bagi mereka.

    Adapun titik alternatif yang telah diajukan pemkot kepada pemerintah pusat di antaranya sebagai berikut.

    1. Pantoloan Boya (Kecamatan Tawali) dengan daya tampung 150 keluarga.
    2. Lambara (Kecamatan Tawali) dengan daya tampung 200 keluarga.
    3. Baiya (Kecamatan Tawali) dengan daya tampung 150 keluarga di Stadion Mini Pasar Baiya dan 300 keluarga di jalan masuk KEK Palu.
    4. Panau (Kecamatan Tawali) dengan daya tampung 150 keluarga di Lapangan Bina Surya dan 100 keluargadi Lapangan Pacuan Kuda Bamba.
    5. Kayamalue Ngapa (Kecamatan Palu Utara) dengan daya tampung 300 keluarga.
    6. Kayamalue Pajeko (Kecamatan Palu Utara) dengan daya tampung 100 keluarga.
    7. Mamboro (Kecamatan Palu Utara) dengan daya tampung 100 keluarga.
    8. Layan Indah (Kecamatan Mantikulore) dengan daya tampung 100 keluarga di depan kantor Lurah Layana Indah dan 2.000 keluarga di pertigaan Layana Mamboro.
    9. Tondo (Kecamatan Mantikulore) dengan daya tampung 150 keluarga.
    10. Talise (Kecamatan Mantikulore) dengan daya tampung 550 keluarga.
    11. Talise Valangguni (Kecamatan Mantikulore) dengan daya tampung 150 keluarga.
    12. Kawatuna (Kecamatan Mantikulore) dengan daya tampung 150 keluarga.
    13. Petobo (Kecamatan Palu Selatan) dengan daya tampung 500 keluarga.
    14. Birobuli Selatan (Kecamatan Palu Selatan) dengan daya tampung 150 keluarga.
    15. Besusu Barat (Kecamatan Palu Utara) dengan daya tampung 200 keluarga.
    16. Besusu Timur (Kecamatan Palu Utara) dengan daya tampung 70 keluarga.
    17. Palupi (Kecamatan Tatanga) dengan daya tampung 100 keluarga.
    18. Duyu (Kecamatan Tatanga) dengan daya tampung 300 keluarga.
    19. Balaroa (Kecamatan Palu Barat) dengan daya tampung 300 keluarga.
    20. Kabonena (Kecamatan Ulu Jadi) dengan daya tampung 100 keluarga.
    21. Silae (Kecamatan Ulu Jadi) dengan daya tampung 200 keluarga.
    22. Tipo (Kecamatan Ulu Jadi) dengan daya tampung 100 keluarga.
    23. Buluri (Kecamatan Ulu Jadi) dengan daya tampung 100 keluarga.
    24. Watusampu (Kecamatan Ulu Jadi) dengan daya tampung 100 keluarga.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.