Pengadilan Tinggi Kuatkan Vonis 7 Tahun Penjara Fredrich Yunadi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Terdakwa perintangan penyidikan kasus korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi, mengikuti sidang pembacaan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018. Fredrich divonis 7 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menghukum pengacara Fredrich Yunadi 7 tahun penjara dalam kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP.

Baca juga:  Divonis 7 Tahun, Fredrich Yunadi: Ini Hari Kematian Advokat

"Putusan banding menguatkan putusan majelis hakim di tingkat pertama. Pidana penjara tetap 7 tahun," kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Takdir Suhan saat dikomfirmasi, Rabu 8 Oktober 2018.

Takdir menyebutkan, dalam putusan banding tersebut Pengadilan Tinggi DKI telah mengambil alih sepenuhnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai pertimbangan dalam putusanya.

Takdir menambahkan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut mengenai putusan banding tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya menyebutkan putusan banding Fredrich menguatkan putusan sela dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Febri menyebutkan KPK menghargai putusan banding tersebut, pihaknya pun akan mempelajari lebih lanjut. "Jaksa KPK akan memberikan pertimbangan kepada pimpinan terkait porses lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Fredrich 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan Fredrich terbukti bersalah merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP KPK.

Baca juga: Fredrich Yunadi Divonis 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Vonis yang dijatuhkan kepada Fredrich Yunadi lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Atas putusan tersebut Fredrich juga telah mengajukan banding

Fredrich Yunadi menjadi tersangka dalam perkara ini bersama Dokter Rumah Sakit Media Permata Hijau Bimanesh Sutardjo. Mereka didakwa merekayasa perawatan Setya di RS Medika usai kecelakaan pada 16 November 2017.






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

3 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

6 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

21 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.