TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera mengambil tindakan terkait hasil laporan investigasi Indonesialeaks soal pengrusakan barang bukti yang diduga dilakukan dua bekas penyidiknya yang berasal dari Polri. Mereka juga meminta KPK berani memeriksa Kapolri Jenderal Tito karnavian yang disebut namanya dalam laporan tersebut.
Baca: Sudirman Said Desak KPK Tindaklanjuti Investigasi Indonesialeaks
Desakan tersebut datang dari beragam latar-belakang, mulai dari mantan komisioner KPK, pegiat antikorupsi, hingga lembaga swadaya masyarakat. Berikut pihak-pihak yang menyuarakan desakannya pada KPK.
1 Bambang Widjojanto
“Pimpinan KPK tengah diuji publik apakah masih punya nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian,” kata mantan wakil ketua KPK Bambang dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Oktober 2018.
Bambang menyampaikan itu untuk menanggapi pemberitaan mengenai dugaan pengrusakan barang bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR oleh dua penyidik KPK, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisarisaris Harun. Roland dan Harun diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut dan membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman.
Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki langsung maupun melalui orang lain. Tertulis di dokumen itu bahwa dalam buku bank merah nama Tito tercatat sebagai Kapolda/Tito atau Tito saja.
Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu, membantah aliran dana kepada Tito. Menurut dia, catatan dalam buku merah itu belum tentu benar. “Tidak benar, Kapolri tidak pernah menerima itu. Dulu waktu menjadi Kapolda Papua, Kapolri juga pernah mengalami hal yang sama dan sudah diklarifikasi,” kata dia.
Bambang mengatakan meski telah dibantah, KPK masih perlu memeriksa Tito. Dia mengatakan pemeriksaan Tito diperlukan untuk mengkonfirmasi bantahan Iqbal mengenai aliran dana tersebut. “Untuk mendapatkan konfirmasi soal klaim Muhammad Iqbal,” kata dia.
