Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dipanggil 3 Kali, Vicky Lumentut Jalani Pemeriksaan Kejakgung

Reporter

image-gnews
Ketua BP-OKK DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo (kedua kanan) memukul pentungan didampingi Ketua DPD Partai Demokrat  Sulawesi Utara Vicky Lumentut (keempat kiri) dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Marthen Manoppo (ketiga kiri) pada pembukaan Muscab III Partai Demokrat Se-Sulut di Manado, Sulawesi Utara, 1 Agustus 2017. ANTARA FOTO
Ketua BP-OKK DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo (kedua kanan) memukul pentungan didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut (keempat kiri) dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Marthen Manoppo (ketiga kiri) pada pembukaan Muscab III Partai Demokrat Se-Sulut di Manado, Sulawesi Utara, 1 Agustus 2017. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Godbless Sofcar Vicky Lumentut memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, Selasa, 2 Oktober 2018. Ia diperiksa untuk pertama kali hari ini sebagai saksi kasus korupsi penggunaan dana hibah penanggulangan bencana banjir di Kota Manado tahun 2004.

"Yang bersangkutan sudah hadir dan masih dalam pemeriksaan." Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Warih Sadono menyampaikan melalui pesan teks. Vicky Lumentut datang sekitar pukul 08.30.  

Baca: Demokrat Pecat Vicky Lumentut yang ...

Warih menolak menyatakan apakah Vicky Lumentut akan menjadi tersangka atau tidak. "Kami lihat perkembangannya nanti."

Vicky sudah mangkir dua kali berturut-turut dari jadwal pemeriksaan. Kejaksaan Agung memanggil Vicky pertama kali pada 24 Agustus 2018, berikutnya pada 24 September 2018.

Mangkir dari pemeriksaan, Vicky aktif dalam kegiatan politik. Partai Demokrat memecat Vicky yang dinilai merapat ke Partai Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pemberhentian itu terkait dengan kepindahan Vicky ke Partai NasDem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:Calon Inkumben Unggul di Pilkada Manado

Demokrat menduga keputusan pindah partai itu terkait dengan kasus hukum yang tengah menjerat Vicky. "Patut diduga bahwa pindahnya yang bersangkutan ke NasDem terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya," kata Hinca melalui keterangan tertulis pada Jumat, 28 September 2018.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G Plate menampik tudingan Partai Demokrat terkait bergabungnya Vicky Lumentut ke partainya.  Saya kira dalam tugasnya Jaksa Agung bekerja atas dasar hukum, bukan politik," kata Johny kepada Tempo, Jumat, 28 September 2018.


ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrat Jadi Bagian Koalisi Pemerintah, AHY Minta Anggota DPRD dari Partainya Jaga Sikap Kritis

5 jam lalu

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin 4 November 2024. ANTARA/Donny Aditra
Demokrat Jadi Bagian Koalisi Pemerintah, AHY Minta Anggota DPRD dari Partainya Jaga Sikap Kritis

AHY menuturkan menyuarakan aspirasi rakyat sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo bahwa kepentingan rakyat di atas segalanya.


AHY Kenalkan Menteri PU Dody Hanggodo sebagai Kader Demokrat

16 jam lalu

Dody Hanggodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
AHY Kenalkan Menteri PU Dody Hanggodo sebagai Kader Demokrat

AHY memperkenalkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebagai kader baru Demokrat.


Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

4 hari lalu

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Syukri (kanan), memberikan keterangan pers seusai mendatangi kediaman calon gubernur Jakarta, Pramono Anung. Foto : Tim Pramono Anung
Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

Tujuh politikus dari KIM Plus menyatakan mendukung Pramono Anung-Rano di Pilkada Jakarta.


Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

4 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto memanggil ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

Surya Paloh mengatakan penetapan Menteri Perdagangan 2015-2015, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus impor gula amat memprihatinkan.


Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

5 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. twitter.com
Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

Bestari menyatakan hingga saat ini dirinya belum mengumumkan secara terbuka arah dukungan di pilkada Jakarta, untuk Ridwan Kamil atau Pramono.


Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

8 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

DPR 2024-2029 diminta mematuhi RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.


Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

11 hari lalu

Viktor Bungtilu Laiskodat. ANTARA
Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

Nasdem menyatakan pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.


Kasus Suap Hasbi Hasan, KPK Periksa Politikus Demokrat Rachland Nashidik

11 hari lalu

Rachland Nashidik. Twitter/@RachlanNashidik
Kasus Suap Hasbi Hasan, KPK Periksa Politikus Demokrat Rachland Nashidik

KPK memeriksa Rachland Nashidik sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana suap terkait pengurusan perkara di MA.


Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

12 hari lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

Perolehan jumlah 3 kursi pimpinan komisi bagi NasDem di DPR, menjadi panasea bagi Surya Paloh dan jajaran setelah menyatakan tak masuk kabinet.


Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

13 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

DPR RI menetapkan Willy Aditya sebagai Ketua Komisi XIII. Komisi tersebut membidangi soal reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).