Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kader Demokrat Merapat, Nasdem Bantah Terkait Kasus di Kejagung

image-gnews
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G Plate menampik tudingan Partai Demokrat terkait bergabungnya Vicky Lumentet ke Partai Nasdem. Vicky adalah Wali Kota Manado yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Utara.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan sebelumnya melontarkan dugaan terkait menyeberangnya Vicky ke Partai Nasdem. Hinca mengatakan, pindahnya Vicky ditengarai terkait dengan kasus hukum yang terkait dengan dirinya di Kejaksaan.

Baca: Demokrat Pecat Vicky Lumentut yang Menyeberang ke NasDem

"Saya kira dalam tugasnya Jaksa Agung bekerja atas dasar hukum, bukan politik," kata Johny kepada Tempo, Jumat, 28 September 2018.

Hinca mengaku mendapat kabar bahwa Vicky sudah dua kali dipanggil Kejaksaan Agung atas perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014. Pemanggilan pertama dan kedua, ujar Hinca, terjadi pada 24 Agustus dan 24 September. Hinca mengatakan Vicky diagendakan kembali diperiksa sebagai saksi pada 2 Oktober mendatang. Menurut dia, partai telah berusaha mengklarifikasi informasi ini ke Vicky, tetapi nihil hasil.

Vicky pun disebut masih menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Demokrat yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada 17 September lalu. Vicky juga mengikuti konsolidasi DPP dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat se-Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Empat Politikus Demokrat yang Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Sepuluh hari kemudian, kata Hinca, DPP Demokrat mengetahui Vicky berada di kantor Partai Nasdem dan hampir dipastikan bergabung ke partai yang dipimpin Surya Paloh itu. Hinca pun menyebut Vicky tengah mencari lokomotif perlindungan politik. Sebab, Jaksa Agung M Prasetyo merupakan politikus Partai Nasdem.

Johny tak menjawab jelas kapan Vicky resmi bergabung ke partainya. Ia hanya mengatakan perpindahan dari satu partai ke partai lainnya adalah hal yang lazim terjadi.

Ia pun enggan menanggapi lebih lanjut polemik itu. "Marilah kita jangan buang energi untuk hal kecil, tapi gunakan energi positif untuk menyelesaikan masalah bangsa," kata Johny.

Baca: Survei: Demokrat Paling Tidak Solid Dukung Prabowo - Sandiaga

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrat Jadi Bagian Koalisi Pemerintah, AHY Minta Anggota DPRD dari Partainya Jaga Sikap Kritis

5 jam lalu

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin 4 November 2024. ANTARA/Donny Aditra
Demokrat Jadi Bagian Koalisi Pemerintah, AHY Minta Anggota DPRD dari Partainya Jaga Sikap Kritis

AHY menuturkan menyuarakan aspirasi rakyat sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo bahwa kepentingan rakyat di atas segalanya.


AHY Kenalkan Menteri PU Dody Hanggodo sebagai Kader Demokrat

16 jam lalu

Dody Hanggodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
AHY Kenalkan Menteri PU Dody Hanggodo sebagai Kader Demokrat

AHY memperkenalkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebagai kader baru Demokrat.


Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

4 hari lalu

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Syukri (kanan), memberikan keterangan pers seusai mendatangi kediaman calon gubernur Jakarta, Pramono Anung. Foto : Tim Pramono Anung
Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

Tujuh politikus dari KIM Plus menyatakan mendukung Pramono Anung-Rano di Pilkada Jakarta.


Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

4 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto memanggil ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

Surya Paloh mengatakan penetapan Menteri Perdagangan 2015-2015, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus impor gula amat memprihatinkan.


Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

5 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. twitter.com
Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

Bestari menyatakan hingga saat ini dirinya belum mengumumkan secara terbuka arah dukungan di pilkada Jakarta, untuk Ridwan Kamil atau Pramono.


Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

8 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

DPR 2024-2029 diminta mematuhi RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.


Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

11 hari lalu

Viktor Bungtilu Laiskodat. ANTARA
Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

Nasdem menyatakan pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.


Kasus Suap Hasbi Hasan, KPK Periksa Politikus Demokrat Rachland Nashidik

11 hari lalu

Rachland Nashidik. Twitter/@RachlanNashidik
Kasus Suap Hasbi Hasan, KPK Periksa Politikus Demokrat Rachland Nashidik

KPK memeriksa Rachland Nashidik sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana suap terkait pengurusan perkara di MA.


Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

12 hari lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

Perolehan jumlah 3 kursi pimpinan komisi bagi NasDem di DPR, menjadi panasea bagi Surya Paloh dan jajaran setelah menyatakan tak masuk kabinet.


Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

13 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

DPR RI menetapkan Willy Aditya sebagai Ketua Komisi XIII. Komisi tersebut membidangi soal reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).