86 Saksi Buat Tersangka Bupati Tulungagung Nonaktif Syahri Mulyo

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo, keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Ahad dinihari, 10 Juni 2018. Syahri resmi menjadi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo, keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Ahad dinihari, 10 Juni 2018. Syahri resmi menjadi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah memeriksa 86 saksi untuk tersangka Syahri Mulyo. Bupati Tulungagung nonaktif ini sedang disidik KPK terkait kasus suap proyek di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar, Jawa Timur.

    "Penyidikan dengan tersangka SM (Syahri Mulyo) masih terus dilakukan. Selama proses penyidikan kasus Tulungagung dan Blitar ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 86 orang saksi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada Selasa, 25 September 2018.

    Baca juga: 5 Kemiripan OTT Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung oleh KPK

    Syahri Mulyo dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama wakilnya Maryoto Bhirowo sebagai Wakil Bupati Tulungagung terpilih hasil Pilkada 2018. Acara pelantikan berlangsung di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta.  Pelantikan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

    Dengan statusnya sebagai tersangka, setelah dilantik Syahri langsung dinonaktifkan dan wakilnya Maryoto diangkat menjadi Plt Bupati Tulungagung. Syahri kembali ditahan KPK. Tempat penahanan Syahri di sel Polresta Jakarta Timur.

    Febri menyatakan bahwa sebelumnya pimpinan KPK telah merespons surat yang dikirimkan oleh Gubernur Jawa Timur tentang pelantikan Bupati Tulungagung terpilih hasil Pilkada Serentak 2018.

    Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 164 ayat (6) UU Pilkada atau UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

    Menurut Febri, berdasarkan perintah undang-undang tersebut, pelantikan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi (biaya), faktor efektifitas (jarak dan waktu) serta faktor keamanan (tenaga pengamanan), maka pelantikan dilakukan di Jakarta. Pelantikan tersangka Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung dilakukan di Jakarta merujuk pada tempat penahanannya di Polresta Jakarta Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.